Krisis Pangan Memunculkan Ancaman Krisis Sosial dan Politik: Langkah Tepat DPR Dibutuhkan

Purwakarta Online - Krisis pangan mendesak perhatian serius dari berbagai pihak, menyulut kekhawatiran akan potensi krisis sosial dan politik yang mengintai.

Ancaman ini menjadi sorotan dalam pertemuan Legislatif periode 4 tahun 2029 yang baru dimulai.

Pimpinan dewan yang disegani, Arya Bima, menyampaikan urgensi penanganan krisis pangan sebagai prioritas utama.

Dalam konteks ini, peran DPR diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret guna menghadapi tantangan ini.

Baca Juga: Usulan Fraksi PKS: Harga Beras Tak Turun Meski Impor Naik, Petani dan Rakyat Tetap Tertekan

Sejak awal, pertanda buruk telah terlihat dengan jelas. Permasalahan ketersediaan beras, salah satu kebutuhan pokok masyarakat, semakin mengkhawatirkan.

Menurut laporan media mainstream, negara-negara produsen beras utama seperti Thailand, Vietnam, dan India mulai menutup ekspor beras, mengindikasikan defisit suplai yang mengkhawatirkan.

Situasi semakin rumit dengan proyeksi produksi nasional yang baru akan mencapai puncaknya pada bulan April.

Sementara itu, bulan Ramadan dan Idul Fitri yang jatuh pada bulan April dan Mei menambah urgensi akan ketersediaan beras di pasaran.

Baca Juga: Aspirasi Herman Khaeron: Panggilan untuk Stabilitas Harga Bahan Pokok, Transparansi dalam Hak Angket, dan Pertimbangan Makan Siang Gratis

Dalam menyikapi hal ini, Arya Bima mengusulkan pembentukan tim khusus di DPR yang akan fokus pada penanganan masalah perbatasan nasional terkait impor beras.

Meskipun pemerintah telah memberikan informasi terkait ketersediaan dan harga beras, namun perlu dipertanyakan apakah informasi tersebut cukup dan harga beras tersebut terjangkau oleh masyarakat, terutama untuk beras medium yang menjadi kebutuhan pokok banyak keluarga.

Langkah ini dianggap sangat penting untuk mencegah krisis pangan berpotensi melahirkan krisis sosial, bahkan politik.

Ancaman ini semakin serius mengingat kondisi pasca pemilu yang masih rawan ketegangan.

Dalam suasana yang membutuhkan langkah-langkah tegas dan terukur, peran DPR sebagai wakil rakyat menjadi sangat vital.