Kebijakan Buyback Tanpa RUPS, Nasib Pemegang Saham di Tengah Gejolak Pasar

PURWAKARTA ONLINE, Jakarta - Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengizinkan perusahaan terbuka melakukan buyback saham tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi harapan baru di tengah gejolak pasar saham.

Namun, kebijakan ini juga menghadapi berbagai tantangan.

Kebijakan ini dikeluarkan setelah IHSG anjlok lebih dari 6% pada Selasa (18/3).

Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi emiten dalam menstabilkan harga saham.

Baca Juga: Reshuffle Kabinet Usai Lebaran? Sri Mulyani dan Airlangga Bantah Isu Mundur

"Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan sinyal positif ke pasar," ujarnya.

Namun, kebijakan ini tidak tanpa syarat.

Perusahaan yang ingin melakukan buyback tanpa RUPS wajib memenuhi ketentuan POJK No. 29 Tahun 2023.

Syarat ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa buyback dilakukan dengan transparan dan bertanggung jawab.

Baca Juga: Apa Sebenarnya Penyebab Katarak? Mengenal Gejala, Faktor Risiko, dan Cara Penanganannya untuk Cegah Kebutaan

Sejarah mencatat, OJK pernah mengeluarkan kebijakan serupa pada tahun 2013, 2015, dan 2020.

Kebijakan tersebut terbukti efektif dalam menstabilkan pasar saat itu.

Namun, kondisi pasar saat ini berbeda. Faktor eksternal seperti perang dagang dan ketidakpastian global turut memengaruhi sentimen investor.

Oktavianus Audi dari Kiwoom Sekuritas Indonesia menyatakan bahwa kejatuhan IHSG kali ini merupakan anomali.