KDM vs Purbaya: Adu Data Dana Pemda! Tito Karnavian Ungkap Penyebab Selisih Sebenarnya

Baca Juga: Terungkap! 695 Siswa Keracunan MBG di Gunungkidul – Program Makan Gratis Berubah Bencana

“Beda karena waktunya berbeda, uangnya sudah dibelanjakan,” jelas Tito yang juga mantan Kapolri itu.

Ia juga mengungkap adanya kasus salah input dari BPD, seperti di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Dalam laporan BI, tercatat simpanan daerah Rp5,1 triliun, padahal APBD kota itu hanya Rp1,6 triliun.

Setelah diperiksa, ternyata data simpanan provinsi keliru dimasukkan sebagai milik kota oleh pihak bank.

KDM Tegaskan Transparansi Jadi Kunci

Dedi Mulyadi menegaskan, langkahnya mengunjungi BI dan Kemendagri adalah bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap transparansi publik.

Baca Juga: Ribuan Guru Madrasah Mengamuk di Monas! Teriakkan Keadilan, Desak Pemerintah Akhiri Diskriminasi!

Ia menolak anggapan bahwa Pemprov Jabar sengaja menimbun dana.

“Keuangan daerah itu selalu bergerak. Setiap hari ada uang keluar dan masuk. Jadi tidak mungkin dana itu mengendap,” tegasnya.

Langkah transparan KDM ini pun diapresiasi banyak pihak karena menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi keuangan publik.

Polemik antara KDM vs Purbaya sejatinya berakar pada perbedaan waktu dan sumber pencatatan data keuangan daerah, bukan pada isu pengendapan dana.

Penjelasan Mendagri Tito Karnavian sekaligus menegaskan bahwa sistem pelaporan keuangan daerah masih membutuhkan sinkronisasi antarinstansi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.

Baca Juga: BRI Hadirkan BRImo di USS 2025 JICC: Rayakan Fashion, Sneakers, dan Gaya Hidup Urban

Namun satu hal pasti, baik pusat maupun daerah sama-sama sepakat: transparansi dan keakuratan data adalah kunci kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.***