Viral! Mengaku Jadi Polisi, Pria Intimidasi Pengendara Mobil di Jakarta Begini faktanya

Baca Juga: Dearly Djoshua, Perempuan yang Dipilih Ari Lasso Setelah Perjalanan Cinta yang Tak Mudah

Beberapa media telah mencoba menghubungi pihak kepolisian untuk klarifikasi, namun belum mendapat respon.

Namun menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hanya anggota Polri yang bertugas resmi dan menunjukkan identitas yang berhak melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat.

Menurut praktisi hukum sekaligus dosen Universitas Trisakti, Dr. M. Rizal Arief, kasus seperti ini bisa tergolong sebagai pelanggaran serius jika terbukti pria itu bukan anggota polisi.

“Mengaku sebagai aparat penegak hukum untuk menakut-nakuti warga dapat dijerat dengan pasal penipuan atau penyalahgunaan wewenang,” jelasnya saat diwawancarai oleh Purwakarta Online, Senin (4/8).

Baca Juga: FPP Purwakarta Desak Pemda Segera Jalankan Perda Pesantren yang Terbengkalai Sejak 2021

Ia juga menyarankan masyarakat untuk tidak langsung menyerahkan dokumen pribadi jika merasa ada yang mencurigakan.

“Tanyakan surat tugas atau identitas. Jika tidak bisa menunjukkan, lebih baik hubungi polisi terdekat atau rekan untuk pendampingan,” tambahnya.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan tindakan yang tidak sesuai prosedur, terutama jika tidak disertai dengan identitas yang jelas.

Pakar keamanan siber, Yohanes Sugiarto, menyebut tren warga merekam insiden seperti ini sebagai bentuk perlindungan diri yang sah.

“Video bisa menjadi bukti hukum dan alat kontrol sosial yang efektif jika digunakan dengan benar,” ujar Yohanes.

Baca Juga: Inovasi Matcha Khas Purwakarta, Kolaborasi Petani Muda hingga Dukungan Agribisnis Lokal

Kasus viral pria mengaku polisi dan mengintimidasi pengendara mobil di Jakarta ini membuka kembali diskusi soal integritas aparat dan pentingnya edukasi hukum bagi masyarakat.

Warganet pun berharap pihak kepolisian segera memberikan klarifikasi dan menindak jika ada penyalahgunaan identitas aparat demi menjaga kepercayaan publik.***