KPK Masih Tunggu Surat Resmi Usai Presiden RI Prabowo Subianto Beri Amnesti ke Hasto Kristiyanto

Baca Juga: Resmi! 18 Agustus 2025 Jadi Hari yang Diliburkan Usai HUT ke-80 RI, Ini Penjelasan Istana

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa total 1.116 orang mendapat amnesti, termasuk Hasto.

Pemberian amnesti ini disebut sebagai bagian dari program rekonsiliasi nasional dan reformasi peradilan.

“Amnesti ini sudah dibahas bersama pemerintah dalam rapat konsultasi. Ini adalah langkah untuk mempercepat pemulihan nasional, termasuk politik dan hukum,” ujar Dasco kepada media.

Langkah ini tentu memunculkan berbagai spekulasi, terutama karena Harun Masiku—tokoh utama dalam kasus PAW tersebut—hingga kini masih berstatus buron.

Baca Juga: HUT RI ke-80, Pemerintah Minta Semua Kantor Pasang Bendera dan Dekorasi Merah Putih

Nama Harun juga sempat menjadi trending topic di media sosial seperti X (Twitter), TikTok, dan Instagram setelah pengumuman amnesti Hasto beredar.

Di media sosial, respons netizen pun terbelah. Banyak yang mempertanyakan apakah ini bentuk "pembiaran hukum", sementara lainnya menilai ini sebagai "langkah berani demi rekonsiliasi nasional". 

Amnesti adalah hak prerogatif Presiden yang diberikan kepada individu atau kelompok atas tindak pidana tertentu, biasanya untuk alasan politik atau kemanusiaan.

Namun, mekanisme ini tetap memerlukan pertimbangan DPR RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD 1945.

Baca Juga: Jangan Sampai Tidak Tahu! Inilah Fondasi Utama dalam Membentuk Generasi yang Berakhlak dan Berakal

Menurut pakar hukum tata negara, Prof. Denny Indrayana, amnesti semestinya diberikan dalam kerangka kepentingan nasional, bukan untuk melindungi elite politik.

“Jika digunakan untuk urusan elite saja, maka akan menurunkan kredibilitas Presiden dan lembaga penegak hukum,” ujarnya dalam wawancara di YouTube: HukumTalk.

Kini, semua mata tertuju pada Istana Negara dan KPK. Apakah surat resmi akan segera dikirim? Dan apakah langkah ini akan mempercepat reformasi hukum atau justru membuka celah pelemahan lembaga antirasuah?

Yang jelas, publik menanti transparansi. Apalagi, Hasto bukan hanya tokoh partai besar, tapi juga simbol perlawanan terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh elite politik.