Semua didanai dari anggaran negara.
Komisi IV DPRD Kaltim pun menegaskan bahwa sejak awal, SMAN 10 berdiri atas dasar tanggung jawab pemerintah.
“Kalau dibeli dari APBD, ya itu milik daerah,” tegas Slamet Sugeng dari BPKAD Kaltim.
Suara Warga: Pendidikan Bukan Mainan Politik
Lela, wali murid SMAN 10, menyuarakan keresahan banyak orang tua.
“Kami bukan orang berkuasa, tapi kami berhak membela anak-anak kami dari ketidakadilan.”
Kisah SMAN 10 Samarinda bukan sekadar sengketa tanah, tapi simbol perjuangan agar pendidikan negeri tak dikalahkan oleh narasi sepihak.
Sekolah negeri adalah aset bangsa, dan negara tidak boleh kalah di tanahnya sendiri.***
