Apalagi SMAN 10 dikenal sebagai sekolah favorit di Samarinda dengan banyak prestasi akademik dan non-akademik.
Mahkamah Agung Bicara: Lahan Milik Negara
Titik terang datang pada tahun 2017.
Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan PK No. 72 PK/TUN/2017, menyatakan lahan Kampus A adalah milik Pemprov Kaltim.
Namun, Yayasan Melati menolak tunduk. Bahkan pada 2021, mereka mengusir aktivitas sekolah dari kampus tersebut.
Tak cukup sampai di sana, pada tahun 2023, MA kembali menguatkan posisi pemerintah lewat Putusan Kasasi No. 27 K/TUN/2023.
Dalam putusan itu ditegaskan kembali bahwa aset di Kampus A adalah milik negara dan seluruh klaim yayasan ditolak.
Tahun 2025: Titik Balik Relokasi SMAN 10
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tak tinggal diam.
Pada pertengahan 2025, Pemprov bersama Dinas Pendidikan dan DPRD Kaltim akhirnya mengembalikan SMAN 10 ke lokasi semula: Kampus A.
Sebanyak 12 ruang kelas ditandai untuk persiapan tahun ajaran baru.
Langkah ini juga menjadi bagian dari penguatan status SMAN 10 sebagai salah satu dari 12 Sekolah Garuda, program nasional untuk pengembangan sekolah unggulan berbasis sains dan teknologi.
Penonaktifan Kepala Sekolah: Bukan Emosi, Tapi Tegas
Untuk menjaga proses tetap berjalan sesuai hukum, Pemprov menonaktifkan Kepala SMAN 10, Fathur Rachim, dan para wakilnya.
Sebagai gantinya, guru senior Suyanto ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sekolah.
“Kalau saya diam, saya termasuk setan bisu, seperti kata Imam An-Nawawi,” ujar Suyanto.
Ia menerima tugas bukan demi jabatan, tapi demi kebenaran.
Aset Negara Tak Bisa Diklaim Sepihak
Menurut BPKAD Kaltim, tidak ada akta hibah atau sumbangan dari yayasan dalam pembangunan Kampus A.
