Mahasiswi ITB Ditangkap karena Meme: Apakah Indonesia Masih Demokratis?

PURWAKARTA ONLINE - Di era digital, kebebasan berekspresi seharusnya menjadi landasan utama dalam sebuah negara demokratis.

Namun, kasus terbaru yang melibatkan mahasiswi ITB yang ditangkap karena membuat meme satir mengundang pertanyaan besar: Apakah Indonesia masih menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang sejati?

Mahasiswi tersebut membuat meme berbasis AI yang mengkritik dinamika politik Indonesia. Alih-alih mendapat apresiasi atas keberaniannya, ia justru terjerat pasal hukum yang mengancam kebebasan ekspresinya.

Kasus ini menjadi sorotan besar, mengingat Indonesia seharusnya menjadi negara yang melindungi hak warganya untuk menyampaikan pendapat secara bebas—termasuk melalui satire visual.

Baca Juga: Anak Muda, AI, dan Satire Politik: Ketika Kritik Tak Lagi Bebas

Satire Digital di Era Modern

Meme, yang sebelumnya hanya dianggap sebagai hiburan ringan, kini telah menjadi alat ekspresi politik yang efektif.

Di media sosial, meme berfungsi sebagai kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah, tindakan tokoh politik, atau isu sosial lainnya.

Di kalangan generasi muda, meme menjadi bahasa yang mudah dipahami dan cepat menyebar.

Namun, meme juga memiliki sisi gelap. Jika gambar atau pesan yang terkandung di dalamnya dianggap menyentuh pihak tertentu atau dianggap merendahkan tokoh publik, maka pembuatnya bisa berisiko dijerat hukum. Ini yang terjadi pada mahasiswi ITB tersebut.

Meme, Kritik, dan Ancaman Hukum

Kasus ini membangkitkan pertanyaan tentang kebebasan berpendapat dan pengaplikasian hukum di era digital.

UU ITE, yang awalnya dimaksudkan untuk melindungi dari penyebaran konten ilegal, kerap disalahgunakan untuk mengekang kritik terhadap pemerintah dan tokoh publik.

Pasal-pasal yang termuat dalam undang-undang tersebut dianggap "karet" karena bisa diinterpretasikan dengan berbagai cara—termasuk menjerat individu yang sekadar membuat meme satir.