Jusuf Kalla Sebagai Ketum PMI Sebut Munas Tandingan Sebagai Pengkhianatan, Ini Alasannya!

Menurut JK, langkah Agung yang menyelenggarakan Munas tandingan adalah pelanggaran terhadap kesepakatan yang ada, yang telah diformalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018.

Munas tandingan yang digelar oleh Agung Laksono di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, akhirnya menetapkan dirinya sebagai Ketua Umum PMI versi kubunya.

Dalam prosesnya, Agung mengklaim bahwa situasi semakin tak kondusif dan pengurus daerah yang sudah memberikan dukungan kepadanya merasa kecewa dengan proses yang berlangsung di Munas sah.

"Kami tidak mau tinggal diam melihat prosedur yang tidak transparan, dan akhirnya memutuskan untuk menggelar Munas sendiri," ungkap Ulla Nuchrawaty, Sekretaris Jenderal PMI versi Agung Laksono.

Baca Juga: PAFI Hulu Sungai Utara Gelar Penyuluhan Pentingnya Membaca Label Obat untuk Kesehatan

Sementara itu, dalam sambutannya pada Munas PMI yang sah, Jusuf Kalla menekankan pentingnya PMI untuk terus aktif dan terorganisasi dalam menghadapi tantangan bencana, salah satunya ancaman bencana alam yang semakin meningkat.

"Target kami adalah menanam 10 juta pohon per tahun, sebagai bagian dari upaya menyelamatkan lingkungan dan mendukung pemerintah dalam penanggulangan bencana," ujar JK.

Dengan adanya Munas tandingan ini, maka kini terdapat dua kubu yang masing-masing mengklaim sah sebagai pemimpin PMI.

Baca Juga: Ribut Besar! Pemilihan Ketua Umum PMI, Agung Laksono Gelar Munas Tandingan, Klaim Kemenangan, dan Laporan ke Kemenkum, Drama Berlanjut!

Jusuf Kalla berusaha untuk memperjuangkan kelangsungan PMI sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, sementara Agung Laksono dengan langkah tandingannya menegaskan bahwa ia berhak memimpin PMI, mengingat dukungan yang diterimanya sebelum proses Munas yang dianggap tidak adil. Sebuah konflik yang mencerminkan betapa kompleksnya dinamika internal PMI.***