Bayar Utang Kereta Cepat Ditolak Pakai APBN, Pemerintah Pilih Negosiasi Ulang ke China

PURWAKARTA ONLINE - Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) kembali jadi sorotan. Setelah sempat disebut menelan biaya hingga Rp120 triliun, kini muncul kabar baru: pemerintah menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek ini.

Langkah ini diambil setelah pembiayaan proyek terus membengkak sejak tahap awal pembangunan.

Pemerintah bersama konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kini tengah menyiapkan strategi baru untuk menata ulang utang besar tersebut.

Negosiasi ke China: Bahas Bunga dan Tenor Utang

Chief Operating Officer Danantara, Doni Oskarya, mengungkapkan bahwa tim Indonesia akan berangkat ke China dalam waktu dekat.

Baca Juga: BRI Peduli Dorong Literasi Anak Negeri Lewat Perahu Literasi untuk Anak Pesisir Tolitoli

Misi mereka adalah melakukan negosiasi ulang (restrukturisasi) terhadap pinjaman dari China Development Bank (CDB).

“Agenda utamanya membahas perpanjangan tenor pinjaman, tingkat bunga, dan mata uang pembiayaan,” ujar Doni di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Menurut Doni, sebagian besar utang proyek berasal dari pinjaman luar negeri akibat keterbatasan modal di awal pembangunan.

Karena itu, pembahasan juga mencakup kemungkinan pemisahan aset infrastruktur dan operasional, serta pelimpahan sebagian aset menjadi milik negara.

Namun, Doni menegaskan bahwa Danantara tidak menjadi negosiator utama. “Kami hanya menyiapkan data teknis dan performa KCIC untuk dasar pembahasan,” katanya.

Baca Juga: Edisi Belajar Mencangkok di Pohon Jeruk Nipis, Pengorbanan Kulit Kita Saat Berhadapan dengan Duri Tajam

APBN Tidak Akan Jadi Solusi

Soal kemungkinan menggunakan APBN untuk menutup utang, Doni menjawab hati-hati.
“Belum tentu pakai APBN. Kita tunggu arah dari Presiden. Tapi semua opsi tetap dikaji,” ujarnya.