5 Maklumat Tegas Pesantren Babakan Ciwaringin Kritik Keras Kebijakan Gubernur Jawa Barat, KDM!

Kebijakan yang membolehkan 50 siswa dalam satu kelas dianggap menurunkan kualitas proses belajar-mengajar.

Sekolah swasta juga dikhawatirkan terancam tutup karena tidak sanggup bersaing secara tidak adil.

4. Bantuan BPMU Tak Merata dan Tak Sesuai Putusan MK

Pesantren menyoroti distribusi dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang tidak adil.

Sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan putusan Mahkamah Konstitusi, BPMU seharusnya diberikan secara merata, baik kepada sekolah negeri maupun swasta.

Baca Juga: Ozzy Osborne Meninggal! Inilah Konser Perpisahan yang Memukau Dunia

5. Aturan Ijazah Gratis Tak Sesuai Kearifan Lokal

Aturan penyerahan ijazah secara gratis dianggap perlu ditinjau ulang.

Kebijakan tersebut dinilai tidak memperhatikan konteks sosial dan budaya lokal yang selama ini menjadi bagian dari proses pendidikan di pesantren.

Kiai: Ini Tanggung Jawab Moral Pesantren

Koordinator Pengasuh Pesantren Babakan, KH Marzuki Ahal, menegaskan bahwa maklumat ini adalah bentuk tanggung jawab moral pesantren terhadap masa depan pendidikan Islam di Jawa Barat.

Baca Juga: BRI Optimis KDMP Jadi Penggerak Ekonomi Desa, Diluncurkan Langsung oleh Presiden Prabowo

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersikap kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah. Jangan sampai nilai-nilai keadilan dan warisan ulama terdahulu diabaikan demi kepentingan politik sesaat,” ujar KH Marzuki Ahal.

Ia juga berharap Gubernur Jawa Barat dapat mendengarkan suara dari akar rumput pesantren, dan kembali menyusun kebijakan yang adil, inklusif, serta selaras dengan nilai-nilai lokal dan keagamaan masyarakat Jawa Barat.

Maklumat dari Pesantren Babakan Ciwaringin ini menjadi sinyal kuat bahwa dunia pesantren tidak tinggal diam melihat kebijakan yang dinilai merugikan pendidikan Islam.