PURWAKARTA ONLINE – Ketegangan politik mencuat di Gedung DPRD Jawa Barat pada Jumat, 16 Mei 2025.
Fraksi PDIP memilih walk out dari rapat paripurna sebagai bentuk protes terhadap pernyataan kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Aksi itu terjadi hanya beberapa menit setelah rapat dibuka.
Anggota Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, melakukan interupsi.
Ia menilai pernyataan Dedi dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon, 7 Mei lalu, telah mencederai muruah lembaga legislatif.
“Pernyataan Gubernur tidak mencerminkan semangat kolaboratif. Seolah DPRD tak diperlukan,” tegas Doni di ruang sidang.
Apa yang Dikatakan Dedi?
Saat Musrenbang, Dedi menyampaikan bahwa pemimpin tidak harus memikirkan ketersediaan anggaran.
“Duit mah nuturkeun. Raja-raja dulu tidak menyusun APBD, VOC bangun gedung negara juga tanpa DPR,” ujar Dedi dalam pidatonya.
Baca Juga: ASUS Vivobook S14, Laptop AI 2025 Canggih dan Tahan Lama untuk Semua
Ia menilai, program yang berjalan karena niat dan keberanian, bukan semata-mata karena uang.
Namun pernyataan ini dianggap melecehkan peran DPRD.
Doni menilai, Dedi seperti menyepelekan mekanisme perencanaan anggaran dan menganggap peran legislatif tak penting.
Fraksi PDIP Bereaksi Keras
Artikel Terkait
KDM Dikecam Senator, Program Barak Militer Disebut Tindakan Putus Asa
Orang Tua Siswa Laporkan KDM, Sebut Barak Militer Langgar Hak Anak
Bupati Bandung Barat Dukung KDM, Sebut Barak Militer Bentuk Karakter
KDM Tuai Kritik Verrel, Bupati Purwakarta Balas: Jangan Nilai Jauh-Jauh!
Kebijakan KDM Bawa Siswa Nakal ke Barak Militer Picu Polemik
KDM Dihujani Kritik, Barak Militer Dinilai Tak Layak untuk Anak
KPAI Ungkap Anak Tak Betah di Barak Militer Program KDM, Banyak yang Ingin Kembali ke Sekolah
Bupati Purwakarta Bela Program KDM di Barak Militer: Siswa Nakal Butuh Pendekatan Disiplin
Verrell Bramasta Kritisi Barak Militer KDM, KPAI: Anak Tak Betah, Butuh Pendekatan Psikologis
KDM Diduga Langkahi Kewenangan KPAI, Program Barak Militer Tuai Sorotan Perlindungan Anak