Satire Anies Baswedan: Sembako Mahal dan Persiapan Pilpres 2024

PurwakartaOnline.com - Calon Presiden (Caleg) potensial, Anies Baswedan, menggulirkan perbincangan tentang tingginya harga bahan pokok di acara Mlaku bareng AMIN di Sidoarjo, Jawa Timur, pada Minggu (15/10/2023).

Menariknya, pembahasan ini terlihat sebagai satire yang diarahkan kepada kondisi sosioekonomi yang tengah dihadapi masyarakat, namun juga terkait dengan dinamika politik menjelang Pilpres 2024.

Anies Baswedan memulai dialog dengan mengajukan pertanyaan kepada para hadirin, "Ibu bapak, harga-harga sekarang murah atau mahal? Murah atau mahal? Mahal atau mahal sekali?"

Seolah menuding situasi sulit yang dihadapi masyarakat terkait harga-harga bahan pokok saat ini.

Massa yang hadir pun dengan tegas mengamini bahwa harga bahan pokok memang tengah berada di tingkat yang tinggi.

Baca Juga: Profil Ki Balap Muda: Perjalanan Dakwah dan Aspirasi Politik

Anies kemudian mengajak untuk merenung, apakah masyarakat ingin melanjutkan kondisi yang "hanya mahal".

Dalam gaya retoris yang khas, Anies menegaskan, "Yuk kita teruskan yuk? Kita teruskan yuk? Wong cuma mahal kok. Mau nggak kita teruskan? Kalau kita tidak mau teruskan, apa yang kita butuhkan? Apa yang dibutuhkan? Perubahan."

Pendekatan Anies tidak hanya sebatas pada masalah harga bahan pokok, melainkan juga mengarah pada isu biaya pendidikan.

Ia berpendapat bahwa perubahan yang diinginkan oleh masyarakat bukanlah sekadar mengubah nama atau menempatkan partai, melainkan tentang kondisi rumah tangga seluruh masyarakat Indonesia.

"Kita ingin kebutuhan pokok harganya murah. Setuju? Kita ingin pendidikan anak-anak kita harganya terjangkau, setuju? Perubahan itu bukan soal mengganti nama. Bukan soal menempatkan partai. Perubahan itu adalah tentang kondisi rumah tangga kita di seluruh Indonesia. Betul?" tegas Anies.

Baca Juga: Link Tiket Konser Coldplay Kini Tersedia, Simak Cara Belinya!

Selanjutnya, Anies Baswedan menyoroti pentingnya memiliki wewenang untuk melakukan perubahan.

Menurutnya, tanpa kewenangan, hanya akan dapat dilakukan protes dan demo.