Baca Juga: Mie Gacoan Disegel karena Mengandung Minyak Babi? Ini Faktanya!
Keterlibatan ormas Islam ini menuai pro dan kontra.
Beberapa pihak menilai ini sebagai langkah strategis Prabowo untuk memperkuat legitimasi Danantara, sementara yang lain khawatir keterlibatan mereka hanya bersifat simbolis.
Peneliti ICW, Wana Alamsyah, mengingatkan bahwa dalam aturan terbaru, BPK dan KPK hanya bisa melakukan audit jika ada permintaan khusus dari DPR.
Hal ini berisiko membuat pengawasan terhadap investasi negara semakin longgar.
Dengan struktur pengawasan yang baru ini, mampukah Danantara benar-benar dikelola secara transparan?
Baca Juga: BPI Danantara Ambil Alih Seluruh BUMN Akhir Maret, Apa Dampaknya bagi Ekonomi Indonesia?
Ataukah ini justru menjadi langkah politis dalam pengelolaan dana investasi negara?***
Artikel Terkait
Dampak Merger Gojek-Grab, Apa yang Harus Diketahui Konsumen?
Strategi Akuisisi Grab terhadap GOTO, Langkah Besar di 2025?
Merger Gojek dan Grab, Strategi Bisnis atau Spekulasi?
Purwakarta Dorong Regenerasi Kelompok Tani untuk Pertanian Modern
Harga Emas Tiba-Tiba Hancur, Ambruk 1,6% dalam Sehari – Apa yang Mempengaruhinya?
Arifin Terpilih sebagai Direktur Baru BUMDES Ciracas, Fokus pada Program Ketahanan Pangan 2025
Daftar Pemenang Gebyar Hadiah BCA 2025: Mercedes-Benz, Toyota Innova, dan Honda Vario
BPI Danantara Ambil Alih Seluruh BUMN Akhir Maret, Apa Dampaknya bagi Ekonomi Indonesia?
BPI Danantara itu apa? Langkah Strategis yang Diyakini Presiden Prabowo untuk Transformasi Ekonomi Indonesia
Danantara Tidak Bisa Diaudit? Begini Penjelasan Presiden Prabowo Subianto