Harta Rp79 Miliar dan Garasi Mobil Mewah: Sorotan Kekayaan Ade Kuswara Kunang Usai OTT KPK

Namun dalam konteks OTT KPK, kekayaan pejabat publik hampir selalu menjadi bahan evaluasi.

Baca Juga: Dividen BBRI Datang dari Rakyat, 80 Persen Kredit UMKM Jadi Mesin Uang Investor

Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menilai kewajaran antara penghasilan dan aset.

KPK sendiri menegaskan bahwa fokus utama perkara adalah dugaan suap izin proyek.

Kekayaan akan dianalisis sebagai bagian dari pembuktian, bila relevan dengan aliran dana perkara.

Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang transparansi.

LHKPN bukan sekadar formalitas, melainkan alat kontrol publik.

Baca Juga: BRI Usia 130 Tahun, Tetap Jadi Mesin Dividen Negara dan Andalan Investor

Ketika terjadi OTT, data inilah yang pertama kali dibuka dan diperiksa masyarakat.

Bagi warga Bekasi dan publik nasional, OTT ini menegaskan satu hal: jabatan publik menuntut tanggung jawab besar.

Kekayaan boleh besar, tetapi integritas harus lebih besar lagi.***