PURWAKARTA ONLINE - Di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi salah satu instansi yang merasakan dampaknya.
Sebuah nota dinas yang beredar menunjukkan adanya pemangkasan anggaran yang cukup signifikan, berimbas pada berbagai aspek operasional kantor di tubuh BKN.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rangka efisiensi anggaran dalam APBN 2025.
1. Pemangkasan Anggaran yang Berdampak Langsung pada Kehidupan ASN
Dalam nota dinas yang dikeluarkan pada 30 Januari 2025, tercatat ada 10 perintah efisiensi yang harus dijalankan oleh BKN.
Baca Juga: Tragedi Ledakan Speedboat Basarnas di Maluku Utara: 3 Tewas, 1 Wartawan Hilang
Salah satu yang paling terasa adalah pengurangan anggaran bahan bakar minyak (BBM). Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya kini hanya diberikan alokasi maksimal 10 liter per hari kerja, sementara pejabat lainnya tidak akan mendapatkan alokasi BBM sama sekali.
Selain itu, ada juga penghapusan anggaran jamuan pimpinan, alat tulis kantor (ATK), hingga pengadaan peralatan kantor dan renovasi ruangan.
Hal ini menunjukkan betapa seriusnya langkah efisiensi yang diterapkan di tubuh BKN.
2. Dampak Terhadap Operasional dan Kinerja Birokrasi
Salah satu dampak yang lebih terasa adalah pemotongan anggaran untuk operasional kendaraan jemputan pegawai.
Keputusan ini tentunya membawa perubahan besar dalam kebiasaan para ASN dalam menjalani aktivitas kerja mereka sehari-hari. Meski demikian, Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini tidak akan mengganggu layanan dasar yang diberikan BKN.
Baca Juga: Rebecca Lobach: Pilot Black Hawk Perempuan yang Terlibat Kecelakaan dengan Pesawat American Airlines