Ratusan Ribu Buruh Bersiap Gelar Aksi Besar-besaran di Hari Buruh Internasional

Purwakarta Online - Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2024 akan disambut dengan aksi besar-besaran yang melibatkan ratusan ribu buruh di berbagai kota industri di Indonesia, termasuk Jakarta.

Menyambut May Day, Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar demonstrasi sebagai wujud peringatan dan ajakan untuk mengadvokasi hak-hak pekerja.

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa sebanyak 50 ribu buruh dari Jabodetabek dijadwalkan turun ke Jakarta untuk berpartisipasi dalam aksi May Day.

Demonstrasi ini tidak hanya akan terpusat di Ibukota, namun juga akan dilakukan secara serempak di berbagai daerah di Indonesia.

Baca Juga: Ribuan Buruh Bersatu di Hari Buruh Internasional, Tuntut Pencabutan Omnibus Law: Demonstrasi Massal di Ratusan Kota, Jakarta Jadi Pusat Aksi!

"Aksi May Day ini akan menjadi suatu momentum penting bagi buruh untuk menegaskan tuntutan mereka," tegas Said Iqbal dalam keterangan kepada CNBC Indonesia.

Aksi yang diagendakan akan berlangsung di beberapa titik strategis, termasuk di sekitar Istana Kepresidenan hingga Istora Senayan.

Dimulai dari pukul 9.30 hingga 12.30 WIB, aksi tersebut diharapkan menjadi suara yang menggema bagi para pembuat kebijakan.

Tidak hanya di Jakarta, aksi serupa juga akan digelar di berbagai kota besar di Indonesia seperti Bandung, Serang, Surabaya, Semarang, Batam, Makassar, Banjarmasin, Ternate, Mimika, dan lain sebagainya. Total partisipan yang diharapkan mencapai lebih dari 200 ribu orang di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Ujang Alim, Ketua KTNA Purwakarta: Dengarkan Suara Hati Petani!

Para buruh memperjuangkan dua tuntutan utama dalam aksi May Day tahun ini.

Pertama, mereka menuntut pencabutan Omnivus Law UU Cipta Kerja dan HOSTUM, serta penolakan terhadap sistem Outsourcing yang mengakibatkan upah murah dan perekrutan tanpa batasan usia.

Berbagai alasan mendasari tuntutan para buruh, mulai dari kontrak yang berulang-ulang hingga pengaturan cuti yang dinilai merugikan.

Keputusan pemerintah terkait UU Nomor 13 Tahun 2003 yang dihapuskan oleh Omnibus Law Cipta Kerja juga menjadi sorotan dalam perjuangan buruh.