PURWAKARTA ONLINE – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengeluarkan kritik tajam terhadap program pendidikan karakter yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Program yang melibatkan barak militer itu dinilai berisiko melanggar prinsip perlindungan anak.
KPAI melakukan pengawasan langsung ke dua lokasi program: Rindam III Siliwangi di Bandung Barat dan Barak Militer Resimen 1 Sthira Yudha di Purwakarta.
Hasilnya, ditemukan sejumlah anak merasa tidak nyaman.
Sebagian bahkan memilih keluar dari pelatihan.
Laporan Komisioner KPAI
Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono, menyebut meskipun tidak ada kekerasan fisik, anak-anak menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan tidak fokus saat menerima materi.
Pengawasan berlangsung menjelang pertengahan Mei 2025 dan langsung dikonfirmasi kepada awak media pada Senin, 12 Mei 2025.
Baca Juga: KDM Tuai Kritik Verrel, Bupati Purwakarta Balas: Jangan Nilai Jauh-Jauh!
Lokasi pengawasan meliputi dua tempat utama pelatihan, yaitu di Bandung Barat dan Purwakarta.
KPAI menekankan bahwa pendidikan karakter seharusnya ramah anak.
Pendekatan militer tanpa dukungan psikologis dan keluarga justru bisa berdampak negatif jangka panjang.
Solusi KPAI
KPAI merekomendasikan agar penentuan siswa nakal yang dikirim ke barak dilakukan lewat asesmen psikolog profesional, bukan hanya rekomendasi guru BK.