Kontroversi JIS Mencurigakan: Beban Finansial DKI Jakarta Membuat Gempar! Apa yang Terjadi?

PurwakartaOnline.com - Rencana renovasi Jakarta International Stadium (JIS) mengundang sorotan dan kontroversi di tengah masyarakat.

Beberapa data yang diungkapkan oleh Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menunjukkan betapa besar beban finansial yang harus ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI).

Dalam penjelasannya, Gilbert mengungkapkan bahwa biaya operasional JIS mencapai Rp 80 miliar per tahun.

Besaran dana tersebut menjadi tanggungan Pemprov DKI karena PT Jakarta Propertindo (Jakpro), yang sebelumnya bertanggung jawab atas proyek ini, tidak mampu membiayainya akibat banyaknya proyek lain yang harus ditangani, seperti revitalisasi Taman Ismail Marzuki dan Jakarta International Velodrome.

Baca Juga: Fakta Keras Kasus Suap Budi Karya: Terungkap Penerima dan Pemberi Suap! Simak Selengkapnya!

Selain beban operasional yang besar, Pemprov DKI juga harus melunasi utang kepada pemerintah pusat yang digunakan untuk membangun JIS.

Total pinjaman dari dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang diberikan kepada Pemprov DKI mencapai Rp 3,642 miliar.

Cicilan utang yang harus dibayarkan mencapai Rp 543,9 miliar per tahun selama lima tahun pertama, dan Rp 307,5 miliar per tahun dalam tiga tahun berikutnya.

Gilbert juga menyoroti fakta bahwa nilai cicilan tersebut belum termasuk bunga pinjaman sebesar 5,66 persen per tahun.

Baca Juga: Misteri Tersembunyi di Balik Banjir Padang - Fakta Menarik yang Tak Terduga!

Pemerintah pusat memberikan subsidi bunga sebesar 2,59 persen, sehingga beban tersebut bisa sedikit terkurangi.

Namun, dengan tambahan biaya operasional JIS yang mencapai Rp 80 miliar per tahun, beban finansial yang harus ditanggung oleh Pemprov DKI sangatlah besar.

Kontroversi muncul ketika Gilbert menyebut adanya pihak-pihak yang bermain politik dalam polemik renovasi JIS.

Dia mengatakan bahwa ada pihak yang menggunakan JIS untuk merusak kredibilitas orang tertentu tanpa adanya penilaian resmi dari FIFA terkait kelayakan stadion tersebut untuk pertandingan U-17.