Solusi Purwakarta Atasi Defisit Anggaran 2026, Om Zein Sampaikan Ini di Rapat Paripurna DPRD

Dengan komposisi tersebut, keseimbangan fiskal diyakini tetap terjaga.

Baca Juga: One Piece Chapter 1164 Jadi Bab Bersejarah, Penggemar Siap Disuguhi Momen Puncak Dunia Bajak Laut!

Fokus: Pembangunan dan Pelayanan Publik

Dalam sambutannya, Bupati Saepul Bahri menegaskan bahwa penyusunan RAPBD tidak hanya soal administrasi tahunan, melainkan wujud komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik yang adil bagi masyarakat.

“Kebijakan anggaran tahun 2026 diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan memperkuat pelayanan dasar masyarakat Purwakarta,” tegasnya.

DPRD Didorong Beri Masukan Konstruktif

Rancangan APBD Purwakarta Tahun 2026 selanjutnya akan dibahas melalui mekanisme Pembicaraan Tingkat I dan II di DPRD Purwakarta sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Bupati Saepul Bahri mengajak seluruh fraksi DPRD untuk memberikan pandangan dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan RAPBD ini.

“Kita ingin memastikan setiap rupiah anggaran berdampak langsung bagi kesejahteraan warga Purwakarta,” ujarnya.

Baca Juga: BRI Siap Salurkan BLTS Kesra 2025, Dukung Pemerintah Wujudkan Asta Cita dan Kesejahteraan Rakyat

Langkah Strategis Menuju Keuangan Daerah Berkelanjutan

Dengan memanfaatkan SiLPA sebagai penyeimbang defisit, Pemkab Purwakarta menunjukkan langkah hati-hati namun terukur dalam menjaga stabilitas keuangan daerah.

Strategi ini diharapkan mampu menjaga momentum pembangunan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

RAPBD Purwakarta 2026 menjadi bukti komitmen pemerintah daerah untuk tetap fokus pada efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan pembangunan, sekaligus memastikan pelayanan publik tidak terganggu meski menghadapi tekanan fiskal.***