Tuntutan Rakyat 17+8 Menggema, Bahlil Tegaskan Pemerintah Siap Tindaklanjuti Aspirasi Publik

PURWAKARTA ONLINE - Tekanan publik terhadap pemerintah tengah memuncak. Gelombang aspirasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang terangkum dalam dokumen tuntutan rakyat 17+8 menggema di berbagai penjuru negeri.

Isinya jelas: rakyat menginginkan pemerintahan yang lebih adil, terbuka, dan berpihak pada kepentingan publik.

Di tengah riuh desakan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmennya untuk menanggapi secara serius setiap tuntutan yang disuarakan masyarakat.

“Golkar tidak akan tinggal diam. Kami akan mempelajari semua poin dalam tuntutan itu dan memberikan respons yang proaktif serta terukur,” ujar Bahlil usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

Baca Juga: Awas! Korupsi Mengintai, Digitalisasi Sekolah Gagal Chromebook Rp9,88 T Mangkrak, Sekolah Tak Siap

Suara Publik yang Tak Bisa Diabaikan

Dokumen 17+8 tuntutan rakyat merupakan gabungan dari 17 tuntutan utama yang diberikan tenggat hingga 5 September 2025, serta 8 tuntutan tambahan dengan batas waktu hingga 31 Agustus 2026.

Tuntutan-tuntutan tersebut mencakup isu-isu strategis yang selama ini menjadi keresahan masyarakat, seperti:

• Ketenagakerjaan dan upah layak,
• Reformasi hukum dan HAM,
• Krisis iklim dan kerusakan lingkungan,
• Akses pendidikan berkualitas,
• Reformasi politik dan tata kelola pemerintahan.

Uniknya, sejumlah influencer publik seperti Fathia Izzati dan Jerome Polin ikut menyuarakan isi tuntutan tersebut melalui media sosial, sehingga menyulut resonansi masif di kalangan generasi muda.

Baca Juga: Indonesia vs Taiwan: Uji Coba Jadi Ajang Pemanasan Garuda Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026

Aspirasi Mahasiswa dan Masyarakat 

Menanggapi hal tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa aspirasi rakyat adalah bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi.

Ia menyebut, suara mahasiswa dan masyarakat sipil adalah alat kontrol alami yang harus dihargai dan dijadikan dasar koreksi kebijakan.

“Kami menghargai semua perkembangan aspirasi dari teman-teman mahasiswa maupun masyarakat. Itu adalah kontrol bagi jalannya negara demokrasi,” tegasnya.