Awas! Korupsi Mengintai, Digitalisasi Sekolah Gagal Chromebook Rp9,88 T Mangkrak, Sekolah Tak Siap

PURWAKARTA ONLINE - Janji digitalisasi pendidikan yang digagas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) ternyata hanya tinggal slogan.

Proyek ambisius pengadaan laptop Chromebook senilai Rp9,88 triliun kini terbukti gagal di lapangan, bahkan terseret dalam kasus dugaan korupsi besar yang menjerat mantan Menteri Nadiem Makarim sebagai tersangka.

"Digitalisasi ini dirancang untuk mendorong revolusi pendidikan. Tapi kenyataannya, perangkatnya menganggur, sekolah tak siap, dan uang negara lenyap," ujar seorang kepala sekolah SD di Jawa Tengah yang menerima unit Chromebook tahun lalu.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Gemini 5 September 2025, Kejutan Manis di Cinta dan Peluang Karier

Proyek Chromebook Gagal Total di Lapangan

Proyek yang dibiayai dari Rp3,58 triliun APBN dan Rp6,3 triliun Dana Alokasi Khusus (DAK) itu dirancang untuk mendistribusikan ribuan perangkat Chromebook ke sekolah-sekolah negeri. Namun hasilnya jauh dari harapan:

• Banyak sekolah tidak memiliki jaringan internet yang memadai,
• Guru tidak dilatih menggunakan Chromebook,
• Sistem operasi dan manajemen perangkat asing dan rumit,
• Tidak kompatibel dengan kurikulum nasional maupun kebutuhan lokal.

Akibatnya, ribuan unit Chromebook hanya menjadi "barang pameran" di ruang kepala sekolah atau terkunci di lemari, tak pernah menyentuh tangan siswa.

Baca Juga: Kerusuhan Heboh di Halaman Kejari Purwakarta, Begini Faktanya!

Sekolah Tak Siap, Anak Didik Terabaikan

Para guru, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), mengaku bingung dengan kehadiran perangkat canggih yang justru menambah beban.

“Kami diminta melaporkan penggunaan perangkat, tapi jangankan pakai, login saja kami tidak bisa. Tidak ada pelatihan. Tidak ada pendampingan,” kata salah satu guru SD di Nusa Tenggara Timur.

Sementara itu, sekolah yang masih mengandalkan buku cetak dan papan tulis menjadi saksi bisu gagalnya transformasi digital yang seharusnya mengangkat kualitas pendidikan mereka.

Baca Juga: Fakta di Balik Kerusuhan Kejari Purwakarta, Api Membara dan Massa Dorong Aparat

Korupsi di Balik Skema Digitalisasi