KPK Tegaskan Pengembalian Uang Bupati Pati Tak Hapus Unsur Pidana Korupsi DJKA

PURWAKARTA ONLINE - KPK pastikan pengembalian uang oleh Bupati Pati Sudewo tak menghapus unsur pidana dalam kasus dugaan korupsi DJKA.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pengembalian uang dalam kasus dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) tidak otomatis menghapus unsur pidana.

Pernyataan ini disampaikan setelah Bupati Pati Sudewo mengembalikan uang yang terkait kasus tersebut.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Baca Juga: Kronologi Lengkap dan Motif Ade Mulyana Bunuh Dea Permata Kharisma di Purwakarta

“Seperti yang disampaikan di persidangan, itu sudah dikembalikan. Tapi berdasarkan Pasal 4 UU Tipikor, pengembalian keuangan negara tidak menghapus pidananya,” ujar Asep Guntur Rahayu, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Kamis (14/8/2025).

Landasan Hukum yang Tegas

Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3.

Dengan kata lain, uang Rp3 miliar yang dikembalikan Sudewo—meski dalam bentuk pecahan rupiah dan mata uang asing tidak menjadi alasan untuk menghentikan proses hukum.

Awal Munculnya Nama Sudewo

Nama Bupati Pati ini mencuat dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada 9 November 2023, saat perkara Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan pejabat pembuat komitmen Bernard Hasibuan disidangkan.

Baca Juga: Full Video Amalia Mutiya Viral! Kronologi Lengkap & Fakta Mengejutkan Terungkap

Dalam persidangan terungkap bahwa KPK sempat menyita uang dari rumah Sudewo.

Kala itu, ia mengklaim bahwa uang tersebut merupakan gaji DPR yang diberikan tunai, serta membantah menerima Rp720 juta dari PT Istana Putra Agung dan Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya, Nur Widayat.