Tamsil Linrung Nilai KDM Ambil Kebijakan Putus Asa soal Siswa Nakal

photo author
- Selasa, 13 Mei 2025 | 14:13 WIB
Wakil ketua DPD RI Tamsil Linrung. Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung kritik keras kebijakan KDM kirim siswa nakal ke barak militer, sebut sebagai bentuk keputusasaan. (Dok. Istimewa)
Wakil ketua DPD RI Tamsil Linrung. Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung kritik keras kebijakan KDM kirim siswa nakal ke barak militer, sebut sebagai bentuk keputusasaan. (Dok. Istimewa)

Tamsil Linrung Sebut Kebijakan KDM Kirim Siswa ke Barak Militer sebagai Tindakan Putus Asa

PURWAKARTA ONLINE — Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), yang mengirim anak-anak yang dianggap nakal ke barak militer.

Ia menilai langkah tersebut sebagai kebijakan putus asa dalam menangani persoalan pendidikan anak.

“Jangan menunjukkan kebijakan kita sebagai jalan putus asa. Menyerahkan penanganan anak ke institusi militer bukanlah solusi. Itu mencerminkan sikap menyerah dalam mendidik,” ujar Tamsil saat ditemui di Kantor Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (11/5/2025).

Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Kebijakan yang dimaksud adalah program pendidikan karakter yang diterapkan oleh KDM, di mana anak-anak bermasalah atau “siswa nakal” dikirim ke barak militer milik TNI untuk mendapatkan pembinaan disiplin.

Program ini mendapat sorotan tajam dari banyak pihak, mulai dari aktivis HAM, politisi, hingga masyarakat umum.

Bahkan seorang wali murid dari Bekasi, Adhel Setiawan, telah melaporkan kebijakan ini ke Komnas HAM, menyebut program tersebut melanggar hak-hak anak dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

“Tak ada jaminan program ini membuat anak jadi lebih baik. Yang ada malah risiko pelanggaran HAM,” kata Adhel.

Baca Juga: Om Zein Kritik Verrel Soal Barak Militer KDM, Jangan Komentar Kalau Belum Turun ke Lapangan

Mengapa Tamsil Menolak?

Senator asal Sulawesi Selatan itu mempertanyakan, apakah perilaku nakal ini sudah menjadi kecenderungan umum, hingga perlu disikapi dengan pendekatan militer.

Menurut Tamsil, seharusnya pemerintah fokus pada pendidikan berbasis keteladanan, bukan pendekatan militeristik.

Ia menyarankan agar pemerintah mendukung lembaga seperti pesantren atau institusi pendidikan yang berbasis nilai agama dan moral.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Enjang Sugianto

Sumber: Dari berbagai sumber

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X