Rumitnya Muludan Saat Pilkada, Diskusi Seru Minggon Keliling Kecamatan Kiarapedes

PURWAKARTA ONLINE, Kiarapedes – Aula Kantor Desa Gardu, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi antar desa (Minggon) yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan.

Mulai dari Tim Pendamping Desa, KUA, Puskesmas, hingga Panwascam dan OPD se-Kecamatan Kiarapedes, semua berkumpul dalam pertemuan yang berlangsung interaktif, membahas berbagai isu dari penyelenggaraan Pilkada hingga persoalan sosial seperti pernikahan dini.

Minggon yang dimulai sejak pagi itu akhirnya baru berakhir menjelang siang hari, sekitar pukul 12 lebih.

Salah satu topik paling menyita waktu adalah perdebatan terkait undangan kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW atau Muludan, terutama dalam kaitannya dengan Pilkada 2024 yang semakin dekat.

Di satu sisi, kegiatan Muludan yang diadakan oleh masyarakat setempat merupakan tradisi tahunan yang tak bisa diabaikan.

Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran akan potensi terjadinya politisasi kegiatan tersebut, terutama jika tanpa sepengetahuan sebelumnya, acara tersebut dihadiri oleh salah satu pasangan calon Bupati atau Wakil Bupati.

Baca Juga: Kepengurusan JATMAN Habis, Ulama Thoriqoh Desak PBNU Tuntaskan Masalah Habib Luthfi yang Kontroversial

Ketua Panwascam Kiarapedes, Taufik Noval Nur, mencoba meredam kekhawatiran dengan menjelaskan sejumlah regulasi yang mengatur kehadiran para pejabat dan ASN dalam kegiatan semacam itu.

Menurutnya, selama kehadiran tersebut bersifat pasif dan netral, maka tidak ada masalah. Namun, perdebatan tetap tak terhindarkan.

Hal ini diperkuat dengan pengalaman yang dibagikan oleh Camat Kiarapedes, H. Helmi Setiawan, A.P., M.M., yang mengingatkan betapa situasi di lapangan seringkali tidak sesuai dengan harapan.

Ia menceritakan pengalaman pribadinya, di mana ia hadir dalam sebuah acara umum yang ternyata juga dihadiri oleh tokoh politik.

Tanpa disangka, seseorang mengambil foto tanpa izin, yang kemudian beredar di media dan menimbulkan pertanyaan terkait keterlibatan dirinya dalam kegiatan tersebut.

"Memang sulit bagi para Kepala Desa untuk menolak undangan acara yang diadakan oleh masyarakat," ujar Camat Helmi, "Namun di sisi lain, ada kekhawatiran jika acara tersebut dihadiri oleh tokoh politik yang memiliki kepentingan dalam Pilkada 2024."

Baca Juga: Heboh! Habib Syech Diduga Klaim Hak Cipta Mars Syubbanul Wathon, Roudhoh Chanel Datang Membela