Partai Demokrat: Fokus AHY pada Kemandirian Ekonomi dan Penyelesaian Sengketa Tanah

Purwakarta Online - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang baru dilantik, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen Partai Demokrat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.

AHY, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, menyambut baik arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin terkait pentingnya menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Bagaimana masyarakat kita ke depan tidak terlalu bersandar pada bantuan-bantuan pemerintah secara langsung, tetapi punya kemandirian karena punya pekerjaan yang layak, termasuk punya kewirausahaan sehingga bisa menjalankan usahanya, khususnya UMKM, dengan baik dan punya profit yang juga layak,” ujar AHY.

Langkah tersebut sejalan dengan program-program Demokrat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan tingkat kemiskinan, dan mengurangi pengangguran.

Baca Juga: Ni Luh Djelantik Keluhkan Asuransi Tokopedia, Netizen Sarankan Tag Langsung CEO Tokopedia

AHY juga menyoroti pentingnya penyelesaian masalah pertanahan sebagai bagian dari upaya bersama untuk menuntaskan permasalahan di bidang tersebut.

"Ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menuntaskan permasalahan di bidang pertanahan," pungkasnya.

AHY menyampaikan tekadnya untuk menghadapi siasat picik mafia tanah yang merugikan masyarakat kecil.

Dalam pertemuan khusus dengan Wakil Presiden Maruf Amin, AHY mendapat pesan agar melihat masalah pertanahan secara utuh dan tidak gegabah dalam pengambilan keputusan.

Baca Juga: Ni Luh Djelantik dan I Made Bayusetta Agastia Keluhkan Asuransi Tokopedia: Kritik Netizen Meningkat!

"Saya mendapat wejangan bahwa ada harapan besar dari Bapak Wapres kepada generasi penerus, ya kita-kita ini untuk bisa melanjutkan apa yang sudah baik sekaligus melakukan evaluasi apa saja yang bisa terus kita tingkatkan,” kata AHY, menegaskan keseriusannya dalam mewujudkan program pengentasan kemiskinan.

AHY juga telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian, dalam menangani permasalahan tanah.

Dengan melihat masalah secara holistik, AHY bertekad membela rakyat dalam semua kasus mafia tanah, khususnya yang merugikan masyarakat rentan.

Demikianlah komitmen Menteri ATR/BPN AHY dan Partai Demokrat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi serta menyelesaikan permasalahan sengketa tanah demi kesejahteraan rakyat Indonesia.***