Fuad mengusulkan agar serikat pekerja segera membahas isu ini dengan pejabat terkait.
Dialog ini penting untuk menghindari konflik saat rapat Dewan Pengupahan Kabupaten.
“Kita harus clear sebelum rapat depekab untuk 2026,” ujarnya.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi pekerja.
Namun, tanpa dialog konstruktif, kebijakan ini berisiko menimbulkan polemik baru.
Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang adil dan berkelanjutan.***