Fuad mengusulkan agar serikat pekerja segera membahas isu ini dengan pejabat terkait.
Dialog ini penting untuk menghindari konflik saat rapat Dewan Pengupahan Kabupaten.
“Kita harus clear sebelum rapat depekab untuk 2026,” ujarnya.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi pekerja.
Namun, tanpa dialog konstruktif, kebijakan ini berisiko menimbulkan polemik baru.
Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang adil dan berkelanjutan.***
Artikel Terkait
Penetapan UMK Purwakarta 2024: Keseimbangan Ekonomi dan Kebutuhan Buruh
UMK Purwakarta 2025 Naik Signifikan, Apa Dampaknya bagi Pekerja dan Pengusaha?
UMK Purwakarta 2025, Apa Artinya untuk Ekonomi Daerah?
Kenaikan UMK Purwakarta 2025! Upah Minimum Kini Rp 4,7 Juta, Naik 6,5 Persen
UMK Purwakarta 2025, Bagaimana Posisi dan Dampaknya di Jawa Barat?
Kenaikan UMK Purwakarta 2025, Apa Artinya bagi Pekerja?
UMK Purwakarta 2025, Posisi dan Perbandingan di Jawa Barat
UMK Purwakarta 2025, Kesejahteraan Pekerja vs Tantangan Pengusaha
UMK Purwakarta 2025, Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan
UMK Purwakarta 2025 Naik 6,5%, Serikat Pekerja Soroti Ketimpangan