Menteri UMKM Maman Abdurrahman Klarifikasi di KPK Soal Surat Pendampingan Istri, Publik Ramai Bicarakan

Surat resmi Kementerian UMKM ini memicu kritik luas, termasuk dari akademisi.

“Itu tidak wajar, tidak patut, mengarah ke penyalahgunaan wewenang,” ujar Zaenur, Pukat UGM.

Warganet pun mempertanyakan legalitas misi budaya dan dukungan diplomatik untuk istri menteri, bukan pejabat negara.

Kedatangan Menteri UMKM ke KPK menjadi bukti bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah sumbu utama dalam tata kelola publik.

Baca Juga: BSU BPJS Ketenagakerjaan Belum Cair? Ini Cara Cek Status dan Tips Agar Bantuan Segera Masuk Rekening

Di era di mana media sosial dapat mengubah dokumen menjadi sorotan nasional, setiap pejabat wajib bersikap proaktif dalam memberikan kejelasan dan data asli.***