"Kami siap membantu jika warga ingin bekerja ke luar negeri, tetapi pastikan melalui jalur prosedural.
Dengan cara ini, mereka akan lebih terlindungi dan memiliki perlindungan hukum," tegasnya.
Pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di Kabupaten Purwakarta menjadi masalah serius yang perlu perhatian lebih.
Dengan adanya rencana dari Bupati Purwakarta untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan PMI bermasalah, diharapkan masalah ini bisa diselesaikan dengan lebih cepat dan efektif.
Bagi warga Purwakarta yang ingin bekerja ke luar negeri, penting untuk selalu memilih jalur resmi agar tidak terjebak dalam masalah yang merugikan.***
Artikel Terkait
Pendamping Desa Purwakarta Audiensi di Inspektorat Bahas Dana Desa, Bumdes dan Ketahanan Pangan
Viral di Medsos! Benarkah THR dan Gaji ke-13 ASN Akan Dihapus?
THR dan Gaji ke-13 ASN Jadi Sorotan, Ini Respons Airlangga Hartarto
Ramai Isu THR dan Gaji ke-13 ASN Dihapus! Benarkah?
ASN Waswas, Nasib THR dan Gaji ke-13 Masih Tanda Tanya
Film A Business Proposal Sepi Penonton, Apa Penyebabnya?
Polres Subang Beri Penghargaan kepada 8 Anggota Satresnarkoba yang Berhasil Bongkar Peredaran 5,14 Kg Sabu
Prabowo Murka! Dari LPG hingga Pagar Laut, Menteri-Menteri Diambang Pemecatan
Polres Subang Berhasil Bongkar Lima Kasus Sediaan Farmasi Ilegal dalam Sepekan
TNI AD Ubah Lahan Bekas Kebun Karet di Purwakarta Jadi Kawasan Agroforestry untuk Ketahanan Pangan