Warga Purwakarta Banyak Menjadi Pekerja Migran Ilegal, Berujung Masalah - Ini Solusinya!

Salah satu faktor utama adalah janji-janji manis dari pihak sponsor yang mengiming-imingi mereka dengan gaji tinggi dan kehidupan lebih baik.

Padahal, risiko yang dihadapi sangat besar dan tidak jarang berakhir dengan penderitaan.

Upaya Pemulangan PMI Bermasalah

Selama tahun 2024, Disnakertrans Purwakarta berhasil memulangkan 19 dari 22 PMI bermasalah. Namun, pemulangan tersebut tidak dapat dilakukan tanpa kendala.

Didi mengungkapkan bahwa pemulangan PMI bermasalah membutuhkan biaya yang cukup besar, yang sayangnya belum ada anggaran khusus untuk menangani hal ini.

Selama ini, biaya tersebut berasal dari gotong-royong pegawai di lingkungan Disnakertrans.

"Meski tidak ada anggaran khusus, kami tetap berusaha memfasilitasi pemulangan mereka. Namun, sulit untuk memprediksi kapan dan di mana masalah ini akan muncul," kata Didi.

Baca Juga: Prabowo Murka! Dari LPG hingga Pagar Laut, Menteri-Menteri Diambang Pemecatan

Rencana Solusi dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Bupati Purwakarta terpilih, Om Zein, telah mendengarkan keluhan ini dan berencana untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan PMI bermasalah.

Meskipun demikian, anggaran tersebut tidak dapat diposting langsung ke Disnakertrans karena peraturan baru terkait Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang mengharuskan anggaran disusun secara rinci sesuai dengan target dan sasaran yang jelas.

Untuk mengatasi hal ini, Disnakertrans Purwakarta akan berkomunikasi dengan Bupati untuk mencari solusi lebih cepat.

Salah satu opsi adalah menggunakan biaya tak terduga (BTT) yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Pentingnya Jalur Prosedural

Didi Garnadi mengimbau masyarakat Purwakarta untuk tidak mudah tergoda oleh tawaran sponsor yang tidak jelas.