Geger Isu Penghapusan Gaji Ke-13 dan 14 ASN! Sri Mulyani Angkat Bicara

photo author
Dadan Hamdani, Purwakarta Online
- Jumat, 7 Februari 2025 | 09:00 WIB
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengutuk keras penganiayaan yang dilakukan anak Pejabat DJP  (Instagram @smindrawati)
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengutuk keras penganiayaan yang dilakukan anak Pejabat DJP (Instagram @smindrawati)

PURWAKARTA ONLINE - Isu penghapusan gaji ke-13 dan 14 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sempat menghebohkan jagat media sosial.

Rumor ini mencuat setelah sebuah unggahan di platform X (Twitter) dari akun @tukin_dosenASN menampilkan catatan efisiensi anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa untuk mencapai efisiensi Rp2,7 triliun, BRIN harus menghapus dana riset dan inovasi, serta menangguhkan pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan sebagian pembiayaan PLN.

Lebih mengejutkan, disebutkan pula bahwa belanja pegawai ke-13 dan ke-14 bagi ASN BRIN dihapuskan.

Baca Juga: Vlogger Wajib Tahu! Galaxy S25 Punya Fitur Audio Eraser Super Canggih

Menanggapi isu yang berkembang liar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara.

Ia memastikan bahwa anggaran untuk gaji ke-13 dan 14 ASN masih tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“(Gaji ke-13 dan 14 PNS) sudah dianggarkan di APBN 2025,” tegas Sri Mulyani saat ditemui di Mal Grand Indonesia, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

Ia juga menambahkan bahwa proses pencairan gaji tambahan tersebut sedang berlangsung. “Insya Allah cair, sudah dianggarkan,” lanjutnya.

Baca Juga: Bikin Konten Tanpa Ribet! Fitur Galaxy S25 Ini Bisa Hapus Suara Bising

Pernyataan ini sekaligus membantah rumor yang menyebutkan bahwa tunjangan tersebut akan dihapus sebagai bagian dari efisiensi anggaran pemerintah.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu instruksi lebih lanjut terkait pembayaran gaji ke-13 bagi ASN.

“Kami hanya menunggu arahan dari Direktorat Jenderal Anggaran,” ujar Primanto.

Meskipun demikian, sejumlah pihak masih meragukan kejelasan anggaran pemerintah di tengah berbagai kebijakan efisiensi yang dilakukan.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Dadan Hamdani

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X