PURWAKARTA ONLINE - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut pihaknya akan menghabiskan anggaran tanggap darurat bencana tahun ini.
Langkah itu diambil untuk menghindari tuduhan bahwa Pemprov Jabar memarkir dana dan untuk mencegah pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
“Saya ngomong ke Pak Sekda, (anggaran) harus saya habisin. Daripada saya dibilang diparkir, kemudian TKD saya dipotong lagi,” kata Dedi di Gedung Sate Bandung, Rabu (5/11/2025).
Menurut Dedi, Pemprov Jabar memang dihadapkan pada dilema.
Baca Juga: Nikita Willy Lanjutkan Kerja Sama Tahun Ketiga Bersama Miyako, Kini Hadir di Kategori Kipas Angin
Jika dana siaga bencana tidak terserap habis, bisa muncul sanksi administratif.
Tapi jika dana dihabiskan, maka saat bencana benar-benar terjadi, pemerintah kesulitan mencari sumber pembiayaan cepat.
“Idealnya Jawa Barat punya dana siaga minimal Rp200 miliar. Tapi kalau tidak terserap, kami bisa kena sanksi,” jelasnya.
Meski begitu, Dedi memastikan dana yang digunakan tetap diarahkan untuk kepentingan publik, termasuk untuk pengadaan ambulans off-road, radar bencana, RS terapung, dan infrastruktur pengendali banjir.
Baca Juga: Barang Bukti Uang Miliaran Terungkap, KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
Gubernur yang pernah dua periode memimpin Purwakarta itu menegaskan bahwa pengelolaan APBD di bawah kepemimpinannya terbuka dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengingatkan pemerintah pusat agar menunaikan kewajibannya.
“Dana bagi hasil pajak tahun 2024 sebesar Rp190 miliar lebih itu hak Jawa Barat. Kami minta segera dibayarkan,” tegasnya.
Menurut Dedi, dana tersebut penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama dalam penanganan bencana di 27 kabupaten/kota.