Namun demikian, rencana ini mendapat penolakan dari ribuan sopir truk yang merasa tidak diberi ruang dalam proses pembuatan kebijakan.
Mereka menganggap kebijakan ini terlalu sepihak dan tidak mempertimbangkan kesejahteraan sopir serta realita logistik di Indonesia.
“Sopir cuma bagian akhir dari sistem distribusi barang. Tapi kami yang dikorbankan. Harusnya semua pihak ikut bertanggung jawab,” kata Angga Firdiansyah dari GSJT.***