PURWAKARTA ONLINE - Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bukanlah sosok baru di dunia politik dan hukum Indonesia.
Dengan pengalaman panjang sebagai menteri di beberapa kabinet, Yusril membawa kepemimpinan yang berwawasan luas dan strategi matang untuk menangani tantangan hukum dan HAM di Indonesia.
Lahir di Belitung pada 5 Februari 1956, Yusril dikenal sebagai pakar hukum tata negara.
Setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ia melanjutkan studinya hingga meraih gelar doktor dari Universiti Sains Malaysia.
Baca Juga: Daftar Lengkap Susunan Menteri dan Wamen Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto
Sejak muda, Yusril terlibat aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan kemudian terjun ke politik.
Sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril memimpin partai yang lahir di era Reformasi dan dikenal sebagai penerus perjuangan politik Islam di Indonesia.
Kiprahnya di dunia politik tidak lepas dari upaya memperjuangkan kepentingan umat Islam serta penegakan hukum yang adil di Indonesia.
Selain di dalam negeri, Yusril juga aktif di berbagai organisasi internasional, termasuk ASEAN, OKI, dan PBB.
Ia pernah memimpin delegasi Indonesia dalam berbagai perundingan internasional terkait masalah hukum dan HAM, termasuk pembahasan Konvensi PBB tentang Korupsi dan Kejahatan Terorganisir Transnasional.
Baca Juga: 5 Prinsip Menjaga Hati Menurut Imam al-Ghazali
Kini, sebagai Menteri Koordinator, Yusril dihadapkan pada berbagai isu sensitif, termasuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Meskipun pernyataannya terkait peristiwa 1998 mendapat kritik, Yusril tetap berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan integritas.***