Baca Juga: Saham Ola Electric Melonjak Lebih dari 9 Persen, Sinyal Kepercayaan Investor Mulai Kembali
Ia menambahkan, keterbukaan informasi juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap BPD dan pemerintah desa.
Ketika masyarakat tahu apa yang diputuskan dalam musyawarah desa, potensi kesalahpahaman bisa ditekan.
Dalam pelatihan tersebut, peserta juga diajak memahami pentingnya peran BPD sebagai penyambung aspirasi warga.
Produk hukum desa seharusnya lahir dari kebutuhan riil masyarakat dan dapat dipantau bersama.
Baca Juga: Harta Rp79 Miliar dan Garasi Mobil Mewah: Sorotan Kekayaan Ade Kuswara Kunang Usai OTT KPK
Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal bagi BPD dan Pemerintah Desa Kiarapedes untuk memperbaiki sistem dokumentasi dan publikasi regulasi desa agar lebih terbuka, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh warga.***
Artikel Terkait
Kota-kota Kecil Katakan Perlambat, Trump Ingin Mempercepat Revolusi Data dan AI
Saham Ola Electric Melonjak Lebih dari 9 Persen, Sinyal Kepercayaan Investor Mulai Kembali
Jendela Enam Bulan Dibuka, Perusahaan Punya Kesempatan Daftarkan Karyawan ke EPF Tanpa Ribet
Pemkab Bekasi Klaim Aman Usai OTT KPK, Tapi Penyegelan 7 Ruangan Picu Tanda Tanya Publik
Harta Rp79 Miliar dan Garasi Mobil Mewah: Sorotan Kekayaan Ade Kuswara Kunang Usai OTT KPK
Peningkatan Kapasitas BPD Desa Kiarapedes Digelar, PD Tegaskan BPD Bukan Bawahan Kepala Desa
BUMN Peduli Hadir untuk Negeri, BRI Tegaskan Komitmen Jangka Panjang Pemulihan Bencana di Sumatera
Peringati Hari Bela Negara, BUMN Turun Langsung Tangani Bencana: 1.066 Relawan Dikerahkan ke Sumatera
Danantara Indonesia dan BP BUMN Gelar Operasi Kemanusiaan Terpadu, 1.066 Relawan Siap hingga Huntara Pascabencana
Danantara Indonesia dan BP BUMN Hadir untuk Rakyat, 1.066 Relawan dan 109 Truk Dikerahkan Tangani Bencana Sumatera