PURWAKARTA ONLINE – Komisi Percepatan Reformasi Polri resmi menggelar rapat perdananya di Mabes Polri, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi Jimly Asshiddiqie membeberkan sejumlah poin penting, termasuk rencana penambahan anggota baru dari kalangan perempuan.
Perwakilan Perempuan, Arahan Langsung dari Presiden Prabowo
Jimly mengatakan, penambahan anggota perempuan merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai langkah ini penting untuk memastikan adanya keterwakilan perempuan dalam proses reformasi Polri.
“Insya Allah, mungkin minggu depan akan ada tambahan satu orang, ibu-ibu. Belum saya sebut namanya,” ujar Jimly kepada awak media di Mabes Polri.
Ia menambahkan, keputusan ini diambil sesuai dengan arahan Presiden Prabowo agar tim reformasi memiliki perspektif yang lebih beragam.
“Ini untuk melengkapi sesuai harapan Presiden supaya ada keterwakilan perempuan. Jadi nanti total anggota tim ini ada 11 orang,” ucapnya.
Meski belum mau membeberkan siapa sosok perempuan tersebut, Jimly memastikan bahwa nama sudah ada dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden.
“Namanya sudah ada, tinggal diteken. Iya, ditunjuk langsung oleh Presiden,” tegasnya.
Baca Juga: Lucho Guaycochea Kena Sanksi Tambahan dari Komdis PSSI, PERSIB Tetap Hormati Keputusan
Antisipasi Protes Publik dan Gerakan Perempuan
Jimly juga menegaskan bahwa kehadiran tokoh perempuan dalam komisi ini sekaligus menjadi langkah antisipasi agar tidak muncul kritik dari kelompok masyarakat sipil.
“Daripada nanti ada protes dari gerakan perempuan, ya ini memang idenya langsung dari Presiden. Setelah dilantik kemarin, ternyata semua laki-laki. Jadi harus ada perempuan,” kata Guru Besar Hukum Tata Negara itu.
Bakal Kerja Ngebut, Rutin Rapat dan Public Hearing
Jimly juga mengungkapkan bahwa Komisi Reformasi Polri akan bekerja cepat selama tiga bulan ke depan.
Dalam periode tersebut, tim akan melakukan serangkaian rapat internal dan pertemuan publik untuk menghimpun aspirasi.
