Istana Singgung Pembatasan PUBG Usai Ledakan SMAN 72 Jakarta, Sempat Bahas Fatwa Haram hingga Ancaman Pemblokiran

Kala itu, MUI mencontoh India yang bahkan melarang PUBG karena dianggap “meracuni” generasi muda dengan konten kekerasan.

Tak hanya itu, PUBG juga pernah diancam pemblokiran oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Juni 2022.

Namun, bukan karena konten kekerasannya, melainkan karena statusnya yang belum terdaftar dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Setelah melakukan pendaftaran resmi pada Juli 2022, PUBG akhirnya lolos dari ancaman blokir.

Pemerintah kala itu menegaskan, pendaftaran PSE penting untuk melindungi masyarakat dari aplikasi ileal.

Pemerintah Siapkan Kajian Serius untuk Pelajar

Rencana pembatasan game online kini masuk dalam kajian serius pemerintah.

Menurut Mensesneg Prasetyo Hadi, kebijakan ini diarahkan khusus bagi kalangan pelajar dan anak sekolah.

“Presiden menekankan pentingnya pembatasan agar anak-anak tidak terlalu lama bermain game yang mengandung kekerasan. Ini bukan pelarangan total, tapi pembatasan yang proporsional,” jelas Prasetyo.

Pemerintah juga berencana menggandeng Kementerian Pendidikan, Kominfo, serta psikolog anak untuk menyiapkan regulasi dan panduan penggunaan game online di sekolah.

Baca Juga: RSIJ Ungkap Kondisi Korban dan Terduga Pelaku Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Densus 88 Temukan 7 Peledak

Kesimpulan

Insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta membuka diskusi besar tentang dampak game online terhadap perilaku remaja.

PUBG menjadi contoh utama yang kembali disorot setelah sempat “aman” dari ancaman pemblokiran beberapa tahun lalu.

Kini, publik menanti langkah konkret pemerintah.
Apakah pembatasan game online benar-benar diterapkan?

Atau hanya menjadi wacana yang menguap seperti sebelumnya?

Yang pasti, perhatian Prabowo dan dukungan pemerintah daerah menandakan satu hal: