Istana Singgung Pembatasan PUBG Usai Ledakan SMAN 72 Jakarta, Sempat Bahas Fatwa Haram hingga Ancaman Pemblokiran

PURWAKARTA ONLINE – Ledakan di SMAN 72 Jakarta kini memunculkan wacana baru di kalangan pemerintah.

Salah satunya, soal pembatasan game online yang dinilai bisa berdampak negatif bagi generasi muda.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut, Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus terhadap hal ini.

Salah satu game yang disorot pemerintah adalah PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), game tembak-menembak yang populer di kalangan pelajar.

“Karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada yang kurang baik. Misalnya PUBG. Jenis-jenis senjata mudah dipelajari, dan secara psikologis bisa membuat kekerasan terasa biasa saja,” ujar Prasetyo di Jakarta, Minggu (9/11/2025).

Baca Juga: Lucho Guaycochea Kena Sanksi Tambahan dari Komdis PSSI, PERSIB Tetap Hormati Keputusan

Gubernur DKI Dukung Penuh Kebijakan Pembatasan Game

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut mendukung wacana pembatasan game online pasca-insiden di SMAN 72 Jakarta.

Ia menyebut kebijakan itu sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tak terulang.

“Pemerintah DKI akan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kebijakan pemerintah pusat. Ini demi mencegah tragedi seperti SMAN 72 tidak terulang kembali,” kata Pramono di Balai Kota, Senin (10/11/2025).

Pramono juga mengaku telah menjenguk para korban yang kini dirawat di rumah sakit.

Ia menegaskan pentingnya evaluasi terhadap pengaruh game online pada anak sekolah.

PUBG Sempat Jadi Bahasan Fatwa Haram hingga Terancam Diblokir

Game PUBG sejatinya bukan kali pertama menjadi sorotan publik.

Baca Juga: KUR BRI Dorong Ekonomi Kerakyatan: Omzet UMKM Naik hingga Double Digit

Pada tahun 2019, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat sempat mengkaji kemungkinan fatwa haram untuk game tersebut.

Alasannya, konten yang menampilkan kekerasan dianggap bisa berdampak buruk bagi mental anak-anak dan remaja.