Meski begitu, Purbaya tetap yakin kuartal IV akan membawa hasil positif. Ia menyebut pemulihan ekonomi yang mulai terasa sejak September 2025 akan mendorong penerimaan pajak meningkat.
“Ekonomi sudah mulai membaik sejak September minggu kedua. Mudah-mudahan pajaknya ikut naik,” harapnya.
Baca Juga: BRI Tegaskan Komitmen Pemberdayaan UMKM Lewat Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro
Pajak Digital Jadi Tumpuan Baru
Salah satu langkah pemerintah untuk mempercepat penerimaan negara adalah memperkuat pungutan pajak digital.
Kementerian Keuangan tengah menyiapkan kebijakan baru yang menunjuk marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi barang oleh merchant online.
Kebijakan ini bukan pajak baru, melainkan menggantikan sistem pembayaran pajak mandiri oleh penjual online.
Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Rosmauli, langkah ini akan membuat sistem lebih otomatis dan transparan.
“Marketplace akan memungut pajak langsung saat transaksi terjadi. Ini akan memudahkan pelaku usaha dan meningkatkan kepatuhan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan, kebijakan itu bertujuan menutup celah shadow economy dari aktivitas ekonomi digital yang belum tersentuh pajak.
“Dengan melibatkan marketplace, sistem pemungutan akan lebih proporsional dan mencerminkan kapasitas usaha secara nyata,” tambah Rosmauli.
Baca Juga: Prabowo: Polisi Milik Rakyat, Komite Reformasi Polri Harus Dengar Aspirasi Publik
Target Pajak di APBN 2025
Dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan:
- PPh: Rp1.209,2 triliun (naik 13,8% dari outlook 2024)
- PPN dan PPnBM: Rp945,1 triliun
- PBB: Rp27,1 triliun
- Pajak lainnya: Rp7,7 triliun
Hingga Mei 2025, realisasi pajak neto tercatat Rp683,26 triliun, turun 10,13 persen dibanding periode sama tahun lalu.
Namun Purbaya yakin kombinasi pemulihan ekonomi dan digitalisasi pajak akan menjadi kunci untuk mencapai target ambisius tersebut.
“Kita tetap optimis. Asal semua bergerak bersama, target pajak Rp2.189 triliun bukan mustahil,” tutupnya.***
