Mahfud MD: KPK Bisa Panggil Jokowi Terkait Proyek Whoosh, Asal Ada Dugaan Awal

photo author
- Jumat, 31 Oktober 2025 | 09:03 WIB
Jejak Kontroversial Whoosh: Mahfud MD Ingatkan Proyek  Business to Business 2015 Kini Berutang Rp116 Triliun (Mahfud MD sebut KPK bisa memanggil Jokowi untuk dimintai keterangan soal Whoosh. (Instagram/mohmahfu)
Jejak Kontroversial Whoosh: Mahfud MD Ingatkan Proyek Business to Business 2015 Kini Berutang Rp116 Triliun (Mahfud MD sebut KPK bisa memanggil Jokowi untuk dimintai keterangan soal Whoosh. (Instagram/mohmahfu)

“Pak Jonan tidak setuju, lalu diberhentikan. Apakah itu salah? Tidak, itu hak prerogatif presiden. Tapi dari situ proyek tetap jalan,” ungkap Mahfud.

 

Mahfud: KPK Jangan Pasif Menunggu Laporan

Sebelumnya, Mahfud juga menyoroti sikap KPK yang dinilai terlalu pasif menunggu laporan masyarakat sebelum menyelidiki dugaan pelanggaran dalam proyek besar seperti Whoosh.

“KPK ini agak aneh minta laporan, padahal banyak laporan yang masuk tidak digubris. Harusnya inisiatif, dong. Kalau ada dugaan, langsung selidiki,” ujarnya dalam podcast di kanal YouTube Mahfud MD Official, 21 Oktober 2025.

Mahfud menegaskan bahwa penyelidikan bisa dilakukan tanpa menunggu laporan resmi, apalagi jika sudah ada dugaan kejanggalan yang kuat.

“KPK bisa mendatangi sumbernya, diam-diam nanya, atau panggil siapa pun yang tahu. Kalau saya dipanggil, saya siap,” tegasnya.

 

KPK Mulai Kumpulkan Informasi

Sementara itu, pihak KPK menyatakan telah mulai mengumpulkan informasi terkait proyek KCJB atau Whoosh. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri potensi dugaan penyimpangan dalam proses pembangunan maupun pembiayaan.

Meski belum ada penetapan tersangka atau panggilan terhadap pejabat terkait, publik kini menunggu langkah lanjutan lembaga antirasuah tersebut.

Polemik Whoosh ini pun diperkirakan akan menjadi ujian besar bagi KPK dalam menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi proyek strategis nasional yang melibatkan dana triliunan rupiah.

 

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung sejatinya menjadi simbol ambisi pembangunan era Jokowi. Namun, kini proyek yang dulu dijanjikan mempercepat mobilitas ekonomi itu justru kembali disorot karena beban utang besar dan dugaan kejanggalan prosesnya.

Apakah KPK benar-benar akan memanggil Jokowi untuk memberikan keterangan? Publik tampaknya harus bersabar menunggu, sembari berharap penegakan hukum tetap berjalan tanpa pandang bulu.***

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Enjang Sugianto

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X