Pengusiran Wartawan dari Gedung Pemda Indramayu, PWI Ciayumajakuning: Pembungkaman Kritik?

INDRAMAYU | PURWAKARTA ONLINE – Langkah Pemerintah Kabupaten Indramayu yang mengusir organisasi wartawan dari Gedung Pemda menuai kecaman keras. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dari wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan) menilai keputusan itu bukan sekadar persoalan aset, tetapi bentuk pembungkaman kritik yang dibungkus secara birokratis.

Pengusiran ini dilakukan melalui surat resmi Pemkab Indramayu. Gedung yang selama ini digunakan oleh organisasi wartawan tiba-tiba harus dikosongkan tanpa dialog.

Ketua PWI Majalengka: Ini Bukan Sekadar Gedung

Ketua PWI Majalengka, Pai Supardi, menyebut pengusiran ini mencederai kemerdekaan pers. Menurutnya, pers bukan ancaman, tetapi mitra strategis pemerintah.

“Ini bukan sekadar soal gedung. Ini soal bagaimana pemerintah memperlakukan pers. Kalau wartawan diusir begitu saja, ini bisa dibaca sebagai upaya membungkam suara publik,” ujar Pai.

Ketua PWI Kuningan: Preseden Buruk bagi Demokrasi

Senada, Ketua PWI Kuningan, Nunung Khazanah, menilai pengusiran tersebut menjadi preseden buruk. Ia menegaskan bahwa tindakan ini mencerminkan sikap alergi terhadap kontrol publik.

“Kalau ini dibiarkan, nanti semua kepala daerah yang merasa terganggu bisa seenaknya main usir organisasi wartawan. Padahal keberadaan PWI itu sah dan punya fungsi penting,” ujarnya.

Ketua PWI Kota Cirebon: Mana Musyawarahnya?

Ketua PWI Kota Cirebon, Muhammad Alif Santosa, turut mengecam tindakan sewenang-wenang ini. Ia menyesalkan tidak adanya proses musyawarah sebelum surat pengusiran dikeluarkan.

“Ini keputusan publik. Harusnya dibicarakan dulu. Bukan asal main surat. Pemerintah seharusnya membangun dialog, bukan konflik,” tegas Alif.

Ia juga menekankan bahwa keberadaan organisasi wartawan di gedung tersebut selama ini justru mempererat komunikasi antara media dan Pemda Indramayu.

Ketua PWI Cirebon: Jangan Bungkam Wartawan Lewat Cara Halus

Ketua PWI Kabupaten Cirebon, Mamat Rahmat, menduga ada tekanan halus yang sedang dimainkan. Ia mempertanyakan apakah pengusiran ini murni soal aset atau ada motif lain seperti perbedaan politik pasca Pilkada.