FGD dan Penetapan Data Indeks Desa Purwakarta 2025, Haerul Tamam: Fokus Data yang Benar, Bukan Sekadar Naik Strata!

FGD Penetapan Indeks Desa 2025, Haerul Tamam Tekankan Validitas Data

PURWAKARTA ONLINE – Pemerintah Kabupaten Purwakarta menggelar Forum Group Discussion (FGD) sekaligus penetapan hasil pemutakhiran Indeks Desa Tahun 2025, Kamis, 17 Juli 2025. Acara berlangsung di Aula Janaka, Setda Purwakarta, dan dihadiri oleh perangkat daerah, Tim TAPM Kabupaten, para pendamping desa, serta pendamping lokal desa dari seluruh kecamatan.

FGD ini menghadirkan narasumber utama dari TAPM Kabupaten Purwakarta, H. Haerul Tamam, yang memaparkan perubahan penting dalam penyusunan data Indeks Desa 2025.

Indeks Desa 2025 Tidak Lagi Pakai Sistem Otomatis

Dalam paparannya, Haerul Tamam menjelaskan bahwa metode pendataan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kini, proses dilakukan secara manual melalui Microsoft Excel, dengan alasan:

1. Masih banyak desa belum memiliki akses internet.
2. Mencegah anomali saat pengisian kuesioner online.
3. Mendorong desa memiliki basis data dalam bentuk soft file.
4. Antisipasi gangguan server seperti yang terjadi pada Pusat Data Nasional (PDN) tahun 2024.

Data yang telah diisi akan diunggah ke portal resmi Indeks Desa di id.kemendesa.go.id, yang kini hanya menyediakan fitur unggah dan tampilan hasil.

“Jangan fokus pada naik atau turunnya strata desa, tapi pastikan data yang disajikan benar,” tegas Haerul Tamam.

Indeks Desa: Fokus pada Validitas Data

Tahun ini, nama Indeks Desa Membangun (IDM) disederhanakan menjadi Indeks Desa, sesuai Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024. Perubahan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya penyempurnaan instrumen dan indikator desa berbasis data.

“Membangun tanpa perencanaan sama dengan membangun kegagalan. Merencanakan tanpa data, sama halnya dengan merencanakan kegagalan,” ujar Haerul Tamam.

Fakta Lapangan: Tantangan di 183 Desa Purwakarta

Hasil pemutakhiran data dari 183 desa di 17 kecamatan menunjukkan beberapa tantangan besar, antara lain:

• 18 desa tidak memiliki produk unggulan
• 65 desa produk unggulannya belum memiliki merek dagang
• 78 desa tidak menyediakan pendidikan non-formal atau pusat keterampilan
• 116 desa belum memiliki pasar desa
• 18 desa tanpa toko atau pertokoan
• 18 desa tanpa kedai atau rumah makan
• 75 desa belum memiliki layanan pos dan logistik
• 43 desa BUMDes/BUMDesma belum berbadan hukum
• 30 desa tidak memiliki lembaga ekonomi UMKM
• 5 desa tidak tersedia Penerangan Jalan Umum (PJU)
• 13 desa tanpa angkutan lokal atau angkutan perdesaan
• 79 desa tidak memiliki data informasi kebencanaan dan peta rawan bencana
• 18 desa tanpa fasilitas mitigasi bencana
• 52 desa tidak memiliki upaya pelestarian kearifan lingkungan
• 53 desa belum memiliki tempat penampungan sampah

Daftar ini menjadi bahan evaluasi bersama untuk mendorong pembangunan desa yang lebih merata dan berkelanjutan.

Peningkatan Status: Desa Mandiri Bertambah