Hasto Kristiyanto: Dari Sekjen PDIP ke Jerat Hukum KPK, Akankah Ini Akhir Karier Politiknya?

PURWAKARTA ONLINNE - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, kembali menjadi perhatian setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam kasus yang mencengangkan ini, Hasto diduga terlibat dalam dua perkara sekaligus: suap terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) calon legislatif PDIP Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

Langkah hukum ini semakin menambah babak baru dalam dinamika politik tanah air.

Hasto menanggapi penetapan tersangka ini dengan sikap tegas, menyatakan bahwa PDIP menghormati proses hukum. "Kami adalah warga negara yang taat hukum.

Baca Juga: Libur Nataru di Purwakarta, Pesona Wisata dan Ancaman Cuaca Buruk

PDIP menjunjung tinggi supremasi hukum," ujar Hasto dalam sebuah video. Namun, ia juga menegaskan bahwa langkah ini tak lepas dari kritik PDIP terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kasus Harun Masiku, yang sudah lama menjadi tanda tanya publik, kini kembali menyeret nama Hasto.

KPK menuduh Hasto memerintahkan Harun kabur dan merusak barang bukti, sebuah tuduhan yang berpotensi menghancurkan karier politiknya.

Dalam pernyataannya, Hasto menyebut risiko ini telah ia sadari sejak awal ketika bersikap kritis terhadap pemerintahan.

Baca Juga: Fakta dan Klarifikasi di Balik Isu Ransomware Bank BRI

Di tengah badai ini, nama-nama pengganti Hasto sebagai Sekjen mulai bermunculan. Dua tokoh yang digadang-gadang adalah Bambang Wuryanto dan Ahmad Basarah.

Keduanya dianggap memiliki pengalaman dan kemampuan untuk menggerakkan roda organisasi di tengah tantangan politik yang semakin kompleks.

Pengamat politik Karyono Wibowo menyebutkan bahwa sosok Sekjen pengganti Hasto harus visioner, memiliki kemampuan komunikasi yang tidak memicu blunder, dan mampu menjaga stabilitas partai.

Baca Juga: Nasib PDIP Pasca Hasto Tersangka: cek Siapa Kandidat Sekjen Baru yang Layak?