Hasan Basri Sagala: Tenaga Ahli Menteri Agama, Kini Menuju Pilgub Sumut 2024

PURWAKARTA ONLINE, Medan - Dalam dinamika politik Sumatera Utara yang semakin memanas menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024, satu nama muncul sebagai kandidat kuat untuk mendampingi Edy Rahmayadi: Hasan Basri Sagala.

Sosok yang tak hanya dikenal sebagai Tenaga Ahli Menteri Agama, tetapi juga sebagai figur berpengaruh dalam berbagai organisasi keagamaan dan politik.

Dari Aktivis Banser hingga Puncak Karir di Kementerian Agama

Hasan Basri Sagala, lahir di Kotapinang, Sumatera Utara, pada 10 Juni 1977, telah menorehkan perjalanan karir yang panjang dan penuh prestasi.

Dimulai sebagai aktivis muda di Gerakan Pemuda Ansor, ia kemudian dipercaya untuk memimpin Barisan Ansor Serbaguna (Banser) sebagai Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Kasatkornas).

Peran ini bukanlah tugas ringan, mengingat Banser adalah organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki tugas penting dalam menjaga keamanan di berbagai acara keagamaan dan sosial.

Tidak berhenti di sana, Hasan juga terlibat dalam dunia politik dengan menjadi calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pemilihan Legislatif 2024.

Baca Juga: Dua Legenda Persib Bandung: Kenangan Manis dan Dukungan Tak Terbatas untuk Sang Pangeran Biru

Namun, karir politiknya tidak hanya berhenti sebagai calon legislatif.

Saat ini, Hasan dipercaya sebagai Tenaga Ahli Menteri Agama, sebuah posisi strategis yang ia emban sejak Yaqut Cholil Qoumas menjabat sebagai Menteri Agama.

Peran Strategis di Kementerian Agama

Sebagai Tenaga Ahli Menteri Agama, Hasan memiliki peran penting dalam memberikan saran dan masukan terhadap berbagai kebijakan di Kementerian Agama.

Posisi ini menempatkannya di garis depan dalam pelaksanaan program-program kementerian, termasuk dalam kunjungan kerja ke berbagai kantor Kementerian Agama di seluruh Indonesia.

Tidak hanya sekadar menjalankan tugas administratif, Hasan juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, mendengarkan aspirasi rakyat, serta memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.