• Sabtu, 1 Oktober 2022

Video, Audio dan Musik akan distandarisasi SNI oleh BSN?

- Kamis, 7 Juli 2022 | 10:26 WIB
Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kukuh S. Achmad dalam Talkshow peringatan Hari Metrologi Dunia 2022 di Serpong, pada Kamis (19/5/2022)
Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kukuh S. Achmad dalam Talkshow peringatan Hari Metrologi Dunia 2022 di Serpong, pada Kamis (19/5/2022)

PURWAKARTA ONLINE - Dalam rangka mengeksplorasi modalitas, program, tata kelola, hingga ekosistem terkait peralatan audio-video dan musik, Asosiasi Penggiat Peralatan Audio Video dan Musik Indonesia (APAVMI) melakukan audiensi ke kantor Badan Standardisasi Nasional (BSN), Jakarta pada Rabu (6/7/2022).

Pada audiensi kali ini, APAVMI bersama BSN mengeksplorasi tahap awal mengenai usulan pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk menentukan lingkupnya terkait jasa, produk, maupun dari sisi ekonomi kreatifnya.

Pembahasan ini dalam rangka menindaklanjuti Musyawarah Nasional APAVMI pada Sabtu (25/6/2022) yang lalu.

Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN, Hendro Kusumo menjelaskan bahwa standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun.

Baca Juga: Alasan kenapa Arawinda Dihujat habis-habisan oleh Warganet dan Trending di Twitter!

Dalam konteks ekosistem infastruktur mutu, BSN memiliki tugas dan fungsi sebagai National Standard Body, National Accreditation Body, dan National Metrology Institute.

“Standar disusun berdasarkan konsensus oleh semua pihak yang terkait, dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya,” ungkap Hendro.

Berbicara mengenai ekosistem infrastruktur mutu, kombinasi implementasi Good Policy-Making Practice dan Good Standardization Practice akan menghasilkan regulasi yang lebih firm atau disebut sebagai Good Regulatory Practices.

Adapun hal-hal yang termasuk Good Policy-Making Practice adalah registrasi dan pengawasan; dana pengawasan; tenaga profesional; prosedur pengawasan terhadap sistem; serta bisnis proses birokrasi.

Halaman:

Editor: Enjang Sugianto

Sumber: BSN.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Evaluasi Pelatihan BUM Desa oleh Kemendesa di Purwakarta

Senin, 12 September 2022 | 10:08 WIB

Guru Gembul : Kenaikan harga BBM adalah keharusan!

Selasa, 6 September 2022 | 22:30 WIB

Aneh, manggis di Wanayasa muncul pada bulan September!

Selasa, 6 September 2022 | 16:48 WIB

REASURANSI, begini cara kurator bereskan harta pailit!

Jumat, 2 September 2022 | 00:03 WIB

Konsep Perjanjian Reasuransi

Kamis, 1 September 2022 | 23:53 WIB

Mengenal perusahaan Reasuransi

Kamis, 1 September 2022 | 23:45 WIB

Untuk apa Reasuransi?

Kamis, 1 September 2022 | 23:41 WIB

Tips Jitu agar Terhindar dari Penipuan Asuransi

Kamis, 1 September 2022 | 23:35 WIB
X