PURWAKARTA ONLINE - Tagar #IndonesiaGelap menjadi trending di media sosial X pada Senin (17/02).
Ribuan mahasiswa turun ke jalan dalam aksi Indonesia Gelap yang dipimpin oleh BEM Universitas Indonesia (UI) dan koalisi masyarakat sipil.
Aksi ini berlangsung selama dua hari, dari Senin (17/02) hingga Selasa (18/02), dengan pusat demonstrasi di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat.
Namun, apa sebenarnya yang mereka perjuangkan?
Baca Juga: Dedi Mulyadi Bakal Hadiri HKP Jabar 2025 di Kiarapedes Purwakarta, Siapkan Kejutan Spektakuler!
Tuntutan Utama Aksi Indonesia Gelap
Mahasiswa menyuarakan lima tuntutan utama yang mereka anggap krusial untuk kesejahteraan rakyat:
- Mencabut Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang dinilai merugikan rakyat.
- Menghapus pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang demi menjaga independensi akademik.
- Memastikan pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa pemotongan atau hambatan birokrasi.
- Mengevaluasi program makan bergizi gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
- Menghentikan kebijakan publik tanpa riset ilmiah yang tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Ribuan Mahasiswa Surabaya Demo Kebijakan Prabowo, DPRD Jatim Dipaksa Hubungi Mayor Teddy
Suara Mahasiswa: Kritik Pedas untuk Pemerintah
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti dampak kebijakan efisiensi Presiden Prabowo Subianto.
Mereka menilai banyak rakyat kecil yang semakin menderita.
"Akibat kebijakan pemerintah, ada anak yang terpaksa putus kuliah karena orang tuanya di-PHK. Derasnya hujan sore ini adalah tanda derasnya tangisan petani dan nelayan yang digusur akibat PSN," teriak seorang orator.
Sarah, mahasiswa UPN Veteran Jakarta, juga menyuarakan keresahannya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Bakal Hadiri HKP Jabar 2025 di Kiarapedes Purwakarta, Siapkan Kejutan Spektakuler!
"Efisiensi dana pendidikan dipotong cukup besar, tapi peruntukannya tidak jelas. Contohnya ada penambahan stafsus hanya karena dekat dengan presiden. Lalu kebijakan elpiji 3kg yang justru menyengsarakan rakyat miskin," ujarnya.
Pengamanan Ketat: 1.623 Personel Dikerahkan
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, mengungkapkan bahwa 1.623 personel polisi dikerahkan untuk mengamankan aksi.
Rekayasa lalu lintas di sekitar Bundaran Patung Kuda Monas dan Istana Negara juga dilakukan secara situasional.