Bang Edi pertanyakan Kontrak Politik Jokowi dengan warga Tanah Merah!

PURWAKARTA ONLINE - Akun twitter Bang Edi (@BangEdiii) pertanyakan Kontrak Politik antara Jokowi dengan warga Tanah Merah pada Sabtu, 15 September 2012.

Yang banyak dibahas sementara ini adalah kontrak olitik antara Anies Baswedan dengan warga Tanah Merah.

"Kesepakatan Anies sama warga tanah merah dipersoalkan, tapi kotrak politik 'umar bin khatab' ga dibahas sama sekali, padahal warganya sama," cuit @BangEdiii pada 5 Maret 2023.

Baca Juga: MENGERIKAN, Jarak Depo Pertamina Plumpang yang meledak dan pemukiman warga sangat dekat!

Sebagai contoh, sebelumnya seorang pengguna internet bernama Ruhul Maani (@ruhulmaani) mengatakan bahwa saat Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia memberikan KTP kepada warga di Tanah Merah yang terdapat depo Pertamina di sana.

Ruhul Maani menjelaskan bahwa tujuan pemberian KTP tersebut adalah untuk memberikan hak tinggal secara legal kepada warga dan mendapatkan layanan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti halnya warga lainnya.

"KTP itu berarti Jokowi kasih warga HAK utk tinggal di Jakarta scr LEGAL. Berhak dpt bantuan & layanan apapun dari pemprov DKI," ujar Ruhul Maani pada 5 Maret 2023.

Baca Juga: Sajak 'Pray For Plumpang' dari Sang Langit untuk Pertamina yang selalu ngaku merugi!

Setelah Jokowi, Ahok sebagai penerusnya melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya dan meneruskan APBD yang sudah ada dengan memindahkan warga dari area yang berbahaya ke rusun yang lebih aman.

"Lalu, Ahok mau pindahkan mereka ke rusun krn mereka menempati area ilegal dan berbahaya," lanjutnya.

Namun sayangnya, menurut Ruhul Maani, kebijakan tersebut berubah setelah Anies Baswedan terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Baca Juga: Jhon Sitorus: Tragedi Tanah Merah Plumpang, Korban Janji POLITIK?

"Anies malah kasih IMB di area berbahaya. Sadis juga cara membunuhnya," pungkasnya.

Anies Baswedan justru menerbitkan IMB di lokasi yang berbahaya tersebut, sehingga Ruhul Maani menganggap tindakan Anies tersebut sama saja dengan membunuh warga dengan cara yang sangat kejam.***