PURWAKARTA ONLINE – Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), angkat bicara soal sengketa lahan miliknya di Makassar, Sulawesi Selatan, yang diduga kuat melibatkan praktik mafia tanah.
Dalam keterangannya, JK menegaskan bahwa kasus yang menimpanya bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan bagian dari masalah nasional yang harus diberantas secara sistemik.
“Mafia ini harus diberantas, jadi harus dilawan! Kalau dibiarin akan begini akibatnya,” tegas JK, Senin (10/11/2025).
Sengketa 16,4 Hektare, JK Punya Bukti Lengkap
JK menjelaskan, sengketa lahan seluas 16,4 hektare itu bermula dari upaya pengambilalihan yang diduga dilakukan oleh jaringan mafia tanah.
Ia menegaskan bahwa seluruh dokumen kepemilikan tanah tersebut legal dan sah, dibelinya langsung dari ahli waris Raja Gowa sekitar 35 tahun lalu.
“Saya punya bukti lengkap. Semua prosesnya sah, dibeli langsung dari ahli waris Raja Gowa,” ungkap JK.
Baca Juga: KUR BRI Dongkrak Omzet UMKM hingga Double Digit, Bukti Ekonomi Kerakyatan Terus Tumbuh
Modus Lama: Rekayasa Hukum dan Pemalsuan Dokumen
Menurut JK, praktik mafia tanah seperti ini bukan hal baru di Indonesia.
Ia menyebut bahwa para pelaku biasanya menggunakan cara lama, mulai dari rekayasa hukum, pemalsuan dokumen, hingga pemalsuan identitas orang lain.
“Bukan hanya di Makassar, banyak terjadi di tempat lain. Dibuat dengan cara rekayasa hukum, memalsukan dokumen, memalsukan orang. Itu praktik lama, dan kita harus lawan bersama,” katanya.
JK juga menyoroti bahwa korban mafia tanah tidak selalu orang kaya. Masyarakat kecil yang tidak memiliki kekuatan hukum justru paling rentan menjadi sasaran.
Lemahnya Pengawasan Jadi Celah Mafia Tanah
JK menilai, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi faktor utama mengapa praktik mafia tanah masih marak.
Ia menegaskan, tanpa pengawasan ketat dari lembaga hukum, para mafia akan terus memanfaatkan celah administratif dan hukum untuk melakukan perampasan lahan secara ilegal.
Baca Juga: Lucho Guaycochea Kena Sanksi Tambahan dari Komdis PSSI, PERSIB Tetap Hormati Keputusan
“Kalau tidak ditangani serius, ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap hukum dan menciptakan ketidakpastian investasi,” ujar mantan Ketua Umum Golkar itu.