Selisih Rp18 Triliun di Data Keuangan Pemda, Ini Penjelasan Mendagri Tito Karnavian

PURWAKARTA ONLINE - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akhirnya buka suara soal adanya perbedaan data keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selisihnya pun cukup besar — mencapai Rp18 triliun.

Menurut data milik BI, dana Pemda di bank pada Agustus–September 2025 tercatat sebesar Rp233 triliun. Sementara itu, catatan Kemendagri menunjukkan angka Rp215 triliun. Artinya, ada selisih yang cukup mencolok antara dua lembaga negara ini.

Lalu, apa penyebabnya?

Perbedaan Waktu Pencatatan Dana Pemda

Tito menjelaskan bahwa perbedaan waktu pencatatan menjadi penyebab utama ketidaksesuaian data tersebut. Dana milik Pemda bersifat dinamis dan terus berubah seiring aktivitas keuangan di tiap daerah.

“Jumlah daerah itu kan 512 — terdiri dari 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten. Jadi Rp18 triliun dalam waktu satu bulan berbeda itu sangat mungkin sekali,” ujar Tito kepada awak media di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Ia menegaskan, selisih tersebut bukan karena dana mengendap atau tidak digunakan. “Rp18 triliunnya sudah terpakai oleh daerah-daerah ini,” tambah mantan Kapolri itu.

Contoh paling mencolok terjadi di Provinsi Jawa Barat. Data BI sempat mencatat simpanan Rp4,1 triliun, sementara Kemendagri mencatat Rp2,7 triliun. Setelah diverifikasi, ternyata dana Pemprov Jawa Barat berjumlah Rp3,8 triliun ditambah dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp300 miliar.

“Otomatis beda karena waktunya berbeda, uangnya sudah dibelanjakan,” jelas Tito.

Kesalahan Input dari Bank Daerah

Selain perbedaan waktu, Tito juga mengungkap adanya kesalahan input dari Bank Pembangunan Daerah (BPD). Kasus ini, katanya, terjadi di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Menurut data BI, Banjarbaru memiliki simpanan Rp5,1 triliun. Namun faktanya, APBD kota itu hanya Rp1,6 triliun dengan sisa kas sekitar Rp800 miliar.

“Rupanya peng-input-nya, yaitu BPD Kalsel, salah memasukkan data. Simpanan milik provinsi dimasukkan sebagai milik Kota Banjarbaru,” ujar Tito. Akibatnya, data di BI mencatat angka yang keliru.